DAERAH  

Hak Guru Masih Tertahan, Gaji 13 dan THR Sertifikasi Tersandera Administrasi

IMG 20260127 WA0227

FORUM Tebing Tinggi | Di tengah gegap gempita penomoran Perda APBD 2025, ratusan guru bersertifikasi di Kota Tebing Tinggi justru menghadapi kenyataan pahit. Hak mereka berupa gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun anggaran 2025 belum juga diterima, meski tahun anggaran telah lama berlalu.

Keterlambatan ini bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan tersendatnya proses administrasi keuangan daerah. Fakta tersebut mengemuka dari pesan berantai WhatsApp yang beredar di lingkungan pendidikan, yang menyebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 dan THR guru sertifikasi masih dalam proses evaluasi APBD.

Dalam pesan itu dinyatakan, pembayaran “Gaji 13 dan THR Guru Sertifikasi Tahun 2025 masih dalam proses evaluasi APBD”. Frasa normatif tersebut bagi para guru hanya bermakna satu hal: hak kembali tertunda tanpa kepastian waktu.

Perda APBD 2026 diketahui baru saja dinomori. Konsekuensinya, seluruh tahapan lanjutan seperti verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pencetakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hingga penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) harus kembali diproses dari awal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meski APBD telah sah secara politik, secara administratif negara belum sepenuhnya hadir untuk menunaikan hak guru. Legalitas anggaran ada di atas kertas, namun belum berbuah pada realisasi pembayaran.

Padahal, gaji ke-13 dan THR guru sertifikasi bukanlah belanja insidental. Anggaran tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer ke daerah dan bersifat rutin setiap tahun. Menjadikannya korban keterlambatan administrasi justru menelanjangi rapuhnya tata kelola fiskal di tingkat daerah.

“Kami ini bukan minta belas kasihan. Ini hak rutin. Tapi setiap tahun selalu saja ada alasan teknis,” ungkap seorang guru SMP di Kota Tebing Tinggi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Dikonfirmasi FORUM melalui pesan WhatsApp, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi, Sri Imbang Jaya Putra, membenarkan bahwa keterlambatan pembayaran berkaitan erat dengan tahapan administrasi APBD.

Menurut Sri Imbang, selain APBD yang baru dinomori, saat ini Perda APBD Tahun 2026 juga telah memperoleh nomor. “Perda APBD 2026 sudah mendapat nomor hari ini. Selanjutnya dilakukan verifikasi RKA dan pencetakan DPA,” jelasnya.

Imbang menambahkan, pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat segera dituntaskan. “Diharapkan minggu depan anggaran sudah bisa berjalan dan pembayaran TPG sudah bisa dilakukan,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut tetap menempatkan guru pada posisi menunggu. Sebab, realisasi pembayaran sepenuhnya bergantung pada kecepatan birokrasi dan kesiapan OPD dalam menuntaskan tahapan teknis.

“Kami bukan menuntut lebih, hanya menagih yang memang hak. Kalau gaji dan tunjangan saja selalu tersendat, bagaimana kami diminta fokus mendidik?” ujar seorang Guru ASN di salah satu SMP Negeri di Tebing Tinggi.

Guru lainnya menambahkan, yang paling melelahkan bukan sekadar menunggu, melainkan ketidakpastian. “Tidak ada tanggal, tidak ada kepastian. Yang ada hanya imbauan untuk sabar, sementara kebutuhan hidup terus berjalan,” tutur sumber FORUM dari kalangan tenaga pendidik tingkat SMP.

Kini publik menanti sikap tegas Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Jika APBD telah bernomor namun hak guru tetap tersandera oleh administrasi, maka yang patut dipertanyakan bukan ketersediaan anggaran, melainkan keseriusan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan berpihak pada tenaga pendidik. ( MET)