DAERAH  

Proyek Manasik Haji Diduga Jadi Pujasera, DPRD Tebing Tinggi Didesak Tempuh Interpelasi

IMG 20260127 WA0271

FORUM Tebing Tinggi | DPRD Kota Tebing Tinggi didesak segera menggulirkan Hak Interpelasi terhadap Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyusul dugaan penyimpangan realisasi proyek yang dalam Rapat Paripurna ditetapkan sebagai pembangunan sarana Manasik Haji, namun di lapangan justru terwujud sebagai bangunan pujasera (pusat kuliner-red)

Perbedaan mencolok antara keputusan politik anggaran DPRD dan hasil pembangunan fisik tersebut dinilai bukan persoalan teknis semata, melainkan menyentuh aspek kepatuhan eksekutif terhadap keputusan Paripurna sebagai forum tertinggi pengambilan kebijakan anggaran.

Salah seorang Pengamat Kebijakan Publik Kota Tebing Tinggi, Zuhrizal Leo, ( 25 ) menilai DPRD sudah seharusnya menggunakan hak konstitusionalnya ( hak interplasi.red ) untuk meminta penjelasan resmi pemerintah daerah.

“Langkah interpelasi ini dipicu oleh ketidaksesuaian mencolok antara keputusan politik anggaran DPRD dengan hasil pembangunan fisik di lapangan,” ujarnya, Selasa (27/1/2026) ketika dimintai keterangannya.

Berdasarkan penelusuran FORUM dan keterangan sumber internal DPRD, perubahan realisasi proyek tersebut disebut tidak pernah dikomunikasikan secara terbuka kepada DPRD, apalagi dimintakan persetujuan ulang melalui mekanisme perubahan APBD.

Perbedaan ini di temukan saat anggota Komisi III DPRD meninjau beberapa proyek TA 2025 antara lain, Proyek Revitalisasi Kolam Renang, Proyek RevitalisasiPasar Inpres dan Revitalisasi SD Negeri 163080.

Dalam dokumen usul interpelasi, DPRD menegaskan bahwa Paripurna merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggaran daerah. Ketika kegiatan yang disetujui berbeda dengan realisasi di lapangan, maka persoalan tersebut tidak lagi bersifat administratif.

DPRD mempertanyakan dasar hukum perubahan kegiatan, pihak yang mengambil keputusan, serta apakah perubahan tersebut pernah dituangkan dalam dokumen perencanaan resmi seperti RKPD, KUA-PPAS, hingga DPA OPD.

Hingga kini, penjelasan komprehensif dari Pemerintah Kota dinilai belum disampaikan secara terbuka. Secara substansi, Proyek pembuatan Sarana Manasik Haji dan Proyek Pujasera dinilai memiliki fungsi yang berbeda secara mendasar. Manasik Haji berorientasi pada edukasi dan keagamaan, sementara Pujasera berorientasi ekonomi dan komersial.

Perbedaan fungsi tersebut memperkuat dugaan adanya penyimpangan tujuan kegiatan yang telah disetujui dalam Paripurna DPRD, sekaligus memunculkan pertanyaan soal arah kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

Isu interpelasi kini mengerucut pada 12 anggota DPRD, yakni jumlah maksimql pengusul Hak Interpelasi. Angka ini disebut-sebut menjadi batas psikologis sekaligus penentu apakah mekanisme pengawasan akan benar-benar dijalankan.

Sumber Forum di internal DPRD menyebutkan, jika 25 anggota telah bersuara, maka tidak ada lagi ruang untuk menghindar dari forum pertanggungjawaban politik di Paripurna. “Di situlah interpelasi bisa dianggap menakutkan,” ujarnya.

Melalui interpelasi, DPRD dituntut meminta penjelasan resmi Wali Kota Tebing Tinggi dalam forum Paripurna serta membuka seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek secara transparan kepada publik.

Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan APBD di Kota Tebing Tinggi, sekaligus menguji apakah 12 anggota DPRD akan tampil sebagai simbol keberanian pengawasan atau justru membiarkan keputusan Paripurna kehilangan maknanya. (MET)