DAERAH  

DPRD Tebing Tinggi Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Presiden dan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027

39f0854c 9b6b 4df4 bced 21fc843d0c78 1

FORUM Tebing Tinggi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Tebing Tinggi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Selain mendengarkan pidato Presiden, agenda rapat paripurna juga meliputi penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

917a8bc4 e9ee 4c5f 815b 1b4f888cf8ec

Rapat dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kota Tebing Tinggi. Turut hadir Kapolres Tebing Tinggi, perwakilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang mewakili Dandim 0204/DS, serta yang mewakili Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

Hadir pula jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, para camat dan lurah, tokoh masyarakat serta sejumlah undangan lainnya.

Rangkaian rapat paripurna tersebut menjadi momentum bagi unsur legislatif dan eksekutif di Kota Tebing Tinggi untuk mengikuti penyampaian arah kebijakan nasional, khususnya terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan negara melalui RUU APBN Tahun Anggaran 2027.

cebbd1cd bcac 4f23 a1db 4561d62ece33 scaled

Kepada awak media jejaring, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Sakti Khadaffi Nasution, mengatakan momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat atas amanat sejarah dan pengorbanan para pejuang bangsa. Menurutnya, pembangunan daerah harus terus diarahkan pada kepentingan publik dan keadilan sosial.

“Menjelang usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, arah pembangunan di daerah dituntut untuk terus berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial,” ungkap Sakti Khadaffi Nasution. (Met).