FORUM MEDAN | Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Lingkungan Sumatera Utara menggelar aksi di Mapoldasu, Jumat 26 Agustus 2022. Mereka mendesak Kapoldasu Irjen RZ Panca Putra Panjaitan agar memerintahkan jajaran untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Wampu Sei Ular.
Aksi yang digelar usai sholat Jumat itu, menarik banyak perhatian warga yang melintas di depan Mapoldasu seputaran Jalan SM Raja. Soalnya, para mahasiswa membawa sejumlah spanduk yang mengkritik dan menggelitik para penegak hukum. Antara lain; “Usut Tuntas Dugaan Korupsi PRM Tahun 2021 BPDASHL Wampu Sei Ular 3.459 Ha Rp 48 Milyar Lebih”. Ada juga poster bertuliskan: “Tim Ditreskrimum Apa Kabar 6 KTH di Desa Pulau Kampai”.
Kemudian poster berisi: “Polda Sumut Jangan Tidur, Panggil dan Periksa Kepala BPDASHL Wampu Sei Ular dan 48 KTH”. Selanjutnya poster yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. “Jangan Sia-Siakan Program Baik Pak Presiden Jokowi”. Dan poster berisi: “Merawat Mangrove Berarti Menjaga Paru-Paru Dunia”.
Koordinator aksi, Rahmat Hidayat, berorasi sangat berapi-api. Mahasiswa berambut gondrong pecinta alam tersebut meminta dan mendesak Kapolda Sumatera Utara agar mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran Proyek Rehabilitasi Mangrove (PRM) Tahun 2021.

Menurut Rahmat, rehabilitasi mangrove merupakan program langsung Presiden Jokowi. Tujuannya untuk menjaga daratan dari gelombang air laut, intrusi air laut yang dapat menyebabkan percampuran antara air laut dan air tanah serta untuk menjaga habitat dan spesies yang ada di dalam kawasan hutan, bahkan dapat membantu menambah pendapatan ekonomi masyarakat.
“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, menyebut Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia, luasnya mencapai sekitar 3,4 juta hektare, namun saat ini mengalami kerusakan sekitar 1,8 juta hektare,” ucap Rahmat yang juga mahasiswa Fakultas Pertanian.
Rahmat menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di tanah air mencapai 600 ribu hektare sampai tahun 2024. “Artinya kita harus bahu membahu gotong royong mensukseskan target ini,” katanya.
Untuk itu, Rahmat mengingatkan Polda Sumut agar memberikan perhatikan khusus kepada PRM, karena anggarannya sangat besar yakni lebih dari 48 miliar. “Sebelumnya 20 Januari 2022 lalu, tim Ditreskrimum Poldasu telah melakukan olah TKP terkait laporan Polisi AS, terhadap 6 KTH di Desa Pulau Kampai sampai saat ini belum diketahui perkembangannya,” tutur Rahmat.
Saat ini, citra Polri sangat buruk hingga kepercayaan masyarakat pun menurun akibat diterpa kasus Ferdy Sambo. Lagi-lagi Rahmat pun mengingatkan agar jangan sampai Kepolisian Daerah Sumatera Utara menurunkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat.

Rahmat mendorong semangat Polri di Sumatera Utara agar bangkit kembali dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dengan menjalankan amanah sebagai abdi negara tanpa pandang bulu dalam sebuah penindakan demi proses penegakan hukum.
Di sela-sela aksi, Rahmat membeberkan dugaan korupsi yang menjadi temuan di hadapan perwakilan Poldasu. Yang pertama dugaan kuat anggaran tidak seutuhnya diberikan BPDASHL Wampu Sei Ular kepada masing-masing KTH, adanya dugaan pemotongan anggaran. Kedua, dugaan kuat bahwa tidak semua KTH berpengalaman/paham dengan mangrove yang artinya KTH asal bentuk yang penting jelas setorannya.
Ketiga, dugaan kuat bibit mangrove tidak tertanam semua seperti yang diduga terjadi di Desa Pulau Kampai, Kec. Pangkalan Susu, Langkat, ada 6 KTH yang mengerjakannya dan itu sudah ramai diperbincangkan dan 3 KTH di Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Langkat serta KTH Mangrove Unggul di Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan Kab Deliserdang.
Keempat, dugaan kuat lokasi atau lahan penanaman mangrove ada yang tidak sesuai lokasi yang telah ditentukan dan diduga ada yang tidak memakai plang.
Di samping itu, Rahmat juga meminta dan mendesak KLHK, Itjen KLHK dan BRGM agar melakukan monitoring dan evaluasi kembali pekerjaan PRM Tahun 2021, serta menyesuaikan laporan yang diterima dengan di lapangan, apakah sudah sesuai SOP/Juklak atau sudah sesuai yang diharapkan Presiden Jokowi.
Dengan suara lantang, Rahmat bersama para mahasiswa menegaskan pihaknya akan mengkawal realisasi anggaran PRM Tahun 2022 (anggaran penanaman, anggaran perencanaan dan anggaran pemeliharaan yang cukup fantastis mencapai ± 137 miliar se-Sumatera Utara).
Aksi unjuk rasa ini ditanggapi Kapolda Sumatera Utara melalui Ka. SPKT Regu 3, Kompol Rudi Candra SH MH, yang sangat mengapresiasi mahasiswa dan pemuda peduli terhadap lingkungan dan konsisten melawan korupsi di Sumatera Utara.
“Terimakasih banyak kami ucapkan. Aspirasi adik-adik ini menjadi masukkan bagi Polda Sumatera Utara dan akan kami teruskan dan sampaikan kepada pimpinan atas apa-apa saja yang menjadi tuntutan adik-adik sekalian,” sebutnya seraya berpesan agar aksi dilakukan secara damai dan santun.
Setelah menyampaikan aspirasinya, massa dari Gerakan Peduli Lingkungan Sumatera Utara tersebut membubarkan diri dengan tertib. (*****)







