FORUM MEDAN | Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) Sumatera Utara kembali menggelar aksi di Mapoldasu, Kamis 15 September 2022. Mereka mendesak Kapoldasu Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, agar memerintahkan Dirkrimsus untuk segera mengusut dugaan korupsi pembuatan taman DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) dan pengadaan Pin Emas bernilai miliaran rupiah.
“Pengerjaan proyek taman dan pengadaan Pin Emas DPRD Labura itu, penuh kejanggalan. Diduga kuat syarat praktik korupsi sistemik dan terencana dengan pengkondisian perusahaan pemenang. Selain itu, terindikasi pekerjaan diduga sudah dikerjakan sebelum dilakukan pengumuman lelang,” ucap koordinator aksi, Zulfahri Tambusai.
Zulfahri Tambusai memaparkan nilai pekerjaan pembuatan taman DPRD Labura sebesar Rp 978.000.000,- yang dikerjakan CV CA, dan proyek pengadaan Pin Emas DPRD Rp 516.000.000,- yang dikerjakan CV XHAKA. Kedua proyek itu merupakan tahun anggaran 2021. “Kami minta kasus dugaan korupsi ini segera diusut,” tegasnya.
Setelah lama berorasi, massa aksi akhirnya diundan ke SPKT Mapoldasu untuk meneliti dugaan korupsi tersebut. Massa diterima petugas SPKT, Ka SPK Siaga 1, AKP MI Saragih. “Terimakasih telah membantu memberikan informasi kepada kepolisian,” kata AKP MI Saragih seraya bertanya siapa orang-orang di balik kasus ini jika memang betul adanya.
“Terimakasih adik-adik telah datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang kedua kalinya. Sekarang DPRD LABURA sudah mempunyai atribut Pin Emas ya? Dan diduga ada KKN di sana yang seharusnya 24 karat menjadi 16 karat ya? Terimakasih sekali lagi kami ucapkan, bukan berarti kami tidak menggubris aspirasi adik-adik, tetapi ini akan kami tindak lanjuti dan akan kami sampaikan ke pimpinan agar secepatnya sesuai dengan SOP yang ada,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulfahri menyampaikan sejumlah informasi dan data. “Pengadaan Pin Emas anggota DPRD Labuhanbatu Utara sebanyak 35 unit senilai Rp516.000.000 Tahun Anggaran 2021 diduga kuat dimark-up, seharusnya Pin Emas tersebut 24 karat akan tetapi yang dibelanjakan hanya 16,8 karat. Hal tersebut jelas melakukan pelanggaran dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak sesuai dengan pasal 105 ayat 2 bahwa Pin Emas anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat itu,” paparnya.
Zulfahri juga menekankan kasus ini diselesaikan secepatnya agar tidak ada aksi ketiga kali nantinya. Ia pun memohon izin kepada pihak penegak hukum jika ada nantinya aksi unjuk rasa berjilid-jilid dengan masa lebih banyak lagi dari yang sebelumnya di Mapoldasu untuk mengawal kasus ini sampai tuntas dengan tuntutan:
- Meminta Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi Pembuatan Taman Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara senilai Rp. 978.000.000 T.A 2021 yang dikerjakan oleh CV. CA dan Pengadaan Pin Emas Anggota DPRD Labuhanbatu Utara senilai Rp. 516.000.000 T.A 2021 yang dikerjakan oleh CV.XHAKA diduga kuat adanya syarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- Meminta Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk membentuk Tim Khusus dan turun kelapangan ke Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk membongkar aktor intelektual dugaan Korupsi Pekerjaan Taman Kantor DPRD Labuhanbatu Utara senilai Rp. 978.000.000 T.A. 2021 dan Pengadaan Pin Emas anggota DPRD Labuhanbatu Utara senilai Rp. 516.000.000. T.A 2021 diduga kuat adanya persekongkolan jahat demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.
- Meminta dan mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa PPK, perusahaan CV. CA, dan CV. XHAKA diduga kuat adanya korupsi yang sistemik dan terencana.
- Tangkap dan penjarakan oknum koruptor di Kabupaten Labuhanbatu Utara terkhusus dalam pengerjaan Taman Kantor DPRD Labuhanbatu Utara dan Pengadaan Pin Emas anggota DPRD Labuhanbatu Utara.
Setelah meyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi ditangapi oleh Komisaris Polisi Rudi. “Baik terimakasih kepada adik-adik mahasiswa yang mengadakan aksi unjuk rasa, terimakasih juga sudah tertib sehingga nantinya pernyataan sikap yang di sampaikan ini akan kita sampaikan kepada Krimsus. Semoga dalam langkah ini adek-adek bisa kembali dengan keadaan tertib, dan tidak terpancing dengan hal-hal yang lain, sehingga nanti bisa mengambil tindakan lain. Terimakasih semoga ini menjadi peran untuk kita semuanya, setelah ini akan kita sampaikan kepada pimpinan dan Krimsus,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut Zulfahri berharap pemeriksaan terhadap persoalan tersebut dilakukan secara intens, maka akan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi. “Kami mengucapkan terimakasih kepada Polda Sumatera Utara yang telah menanggapi aspirasi ini. Kami terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Apa bila tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan kembali unjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih besar,” tukasnya. (re)







