FORUM MEDAN | Forum Komunikasi Masyarakat Kota (FKMK) Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi di Mapolda Sumatera Utara, Jumat (3/2/2023). Mereka mendesak Kapoldasu Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak agar mengerahkan jajaran Krimsus untuk segera mengungkap dugaan korupsi di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tebingtinggi.
Dalam aksinya, massa FKMK Sumut membentangkan spanduk bertuliskan “Kami Meminta Polda Sumut Usut Dugaan KKN di BKPSDM Kota Tebing Tinggi”.
Koordinator aksi, Hanafi Hasibuan dalam orasinyai meminta Kapolda Sumatera Utara untuk membentuk tim khusus guna mengungkap dugaan praktik korupsi di Kantor BKPSDM Tebingtinggi.
“Kami meminta kepada Bapak Kapolda melalui jajarannya untuk mengungkap dugaan praktik korupsi di kantor BKPSDM Tebingtinggi. Kuat dugaan telah terjadi praktik KKN yang tersistematis dan massif selama ini terjadi, khususnya dugaan KKN pada program kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh dinas tersebut. Diduga terjadi mark-up beberapa anggaran program kegiatan rutin, terutama dalam hal pengadaan bahan ATK dan dugaan praktik korupsi untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah pada BKPSDM dengan total anggaran sekitar 200 juta rupiah, yang kegunaan anggaran tersebut sangat dipertanyakan,” katanya.
“Kami menduga bahwa tidak dilakukan pemeliharaan pada kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tersebut. Diduga hanya menggunakan bon/nota fiktif. Maka perlu kiranya aparat hukum melakukan pemeriksaan kepada kepala BKPSDM Tebingtinggi agar menjawab dugaan tersebut demi terwujudnya negeri ini bebas dari praktik korupsi,” tegas Hanafi Hasibuan.
Hanafi menyampaikan kepada media bahwa dugaan korupsi di BKPSDM Tebingtinggi tidak bisa diabaikan begitu saja. Harus ada ketegasan aparat hukum untuk menindak tegas praktik KKN yang terjadi. “Sekecil apapun uang negara yang diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi adalah bentuk korupsi. Dan kami juga menuntut Polda Sumatera Utara untuk mengungkap dugaan praktik pungli di BKPSDM Tebingtinggi karena kami mendapat informasi pengaduan bahwa di kantor tersebut terindikasi terjadi kutipan yang tidak resmi untuk pengurusan administrasi para ASN di Tebingtinggi yang ingin naik pangkat atau keperluan lainya,” lanjut Hanafi.
Pasca menyampaikan aspirasi tuntutannya dihadapan publik yang melintas di Jalan Sisingamangaraja tepatnya depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, beberapa utusan pengunjuk rasa terlihat masuk ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menyampaikan tuntutan dan pengaduannya secara resmi kepada petugas di sana.
“APBD Tebingtinggi harus terselamatkan dari oknum koruptor yang rakus. Kami akan datang lagi dengan jumlah masa yang lebih besar jika aparat hukum abaikan aspirasi dan tuntutan kami hari ini,” tegas Indra, salah satu pengurus FKMK sembari berlalu membubarkan diri dengan pengunjuk rasa lainya. (re)
