FORUM JAKARTA | Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pihaknya menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Penggantian istilah kelompok tersebut lantaran tidak boleh ada negara di dalam suatu negara.
“Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara!” kata Agus dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).
Tak hanya itu, Agus menyebut penggantian istilah itu juga mengikuti keinginan kelompok bersenjata di Papua tersebut. Mereka menamai diri tentara pembebasan nasional Papua Barat atau TPNPB.
“Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sama dengan OPM,” ucap Agus.
Lebih lanjut, Agus juga menyinggung kelompok OPM yang kerap melakukan pembunuhan bahkan pemerkosaan kepada para guru, tenaga kesehatan, bahkan aparat keamanan. Dia menegaskan tidak akan mendiamkan mereka
“Sekarang mereka sudah melakukan teror melakukan pembunuhan, pemerkosaan kepada guru, nakes, pembunuhan kepada masyarakat, TNI, Polri. Masa harus kita diamkan seperti itu? Dan dia kombatan, membawa senjata,” ucap Agus.
“Dua hari yang lalu diganggu juga. Padahal kita akan memberikan bantuan pelayanan masyarakat kepada masyarakat di sana, masa harus didiamkan,” tukasnya.
Agus menekankan TNI akan menindak tegas OPM. “Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara!” tegasnya.
Agus lalu menyebutkan keberadaan TNI di Papua merupakan operasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, tiap wilayah punya karakter kerawanan dan TNI memiliki metode penyelesaian yang disesuaikan.
“Namanya operasi itu, dalam suatu wilayah itu ada operasi teritorial, intelijen, tempur. Bagaimana indeks kerawanan dari daerah yang ada di wilayah-wilayah tersebut, itu beda-beda. Mungkin di Papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain. Kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah,” tutur dia.
Lebih jauh, Agus memastikan pihaknya tetap mengedepankan operasi teritorial. “Tentara kita di sana ngajar, Dia memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi selalu diganggu, masa harus didiamkan,” pungkasnya. (zas/re)
