MEDAN FORUM | Peringatan Hari Pahlawan 10 November acapkali terjebak dalam pusaran ritus seremonial namun miskin makna. Mengkritisi tendensi tersebut, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara (Sumut) mendorong reaktualisasi nilai kepahlawanan sebagai instrumen krusial untuk merawat kondusivitas wilayah dan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi.
Ketua Umum Badko HMI Sumut Yusril Mahendra Butar-Butar menegaskan, warisan terbesar para ‘founding fathers’ dan pejuang kemerdekaan bukanlah sekadar memori kolektif pada halaman sejarah, melainkan tanggung jawab historis yang dibebankan kepada generasi hari ini untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hari Pahlawan harus dikembalikan pada muruahnya. Ia bukan sekadar momentum peringatan, melainkan alarm kesadaran bangsa tentang mahalnya harga sebuah persatuan dan pengorbanan,” ujar Yusril di Medan, Senin (9/11/2026).
Dalam perspektif gerakan intelektual, Yusril menyoroti posisi strategis elemen pemuda dan mahasiswa, wabil khusus kader HMI, yang secara inheren memikul beban moral (moral obligation). Ia menyerukan agar generasi terdidik mampu mengejawantahkan spirit perjuangan masa lalu melalui tindakan yang relevan dengan tantangan kontemporer.
Langkah nyata tersebut, menurut Yusril, terwujud dalam sikap bijaksana dalam menghadapi dinamika sosial-politik. “Kader HMI dan kelompok terdidik harus menjadi katalisator perdamaian. Kita dituntut untuk mengedepankan rasionalitas, membangun ruang-ruang dialog yang konstruktif, serta menghormati silang pendapat tanpa harus terjerumus dalam polarisasi yang merusak ketahanan sosial,” tuturnya.
Lebih jauh, Yusril memberikan catatan kritis terhadap disrupsi informasi yang belakangan kerap berpotensi merobek tenun kebangsaan. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara untuk membangun literasi digital yang kuat guna membentengi diri dari penetrasi informasi nirfakta (hoaks) maupun sentimen provokatif.
Menurutnya, artikulasi kritik dan perbedaan pandangan adalah detak jantung demokrasi yang sehat. Namun, kemerdekaan berekspresi tersebut harus senantiasa diletakkan dalam koridor etika publik dan supremasi hukum.
“Menjaga stabilitas dan harmoni wilayah ini bukan semata monopoli aparatur keamanan, melainkan manifestasi dari kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab,” tegas Yusril.
Sebagai penutup, ia berharap peringatan 10 November tahun ini mampu menjadi titik pijak bagi penguatan solidaritas kultural, demi memastikan Provinsi Sumut tetap kondusif dan progresif.
“Jangan biarkan peluh perjuangan masa lalu ternodai oleh konflik hari ini. Kita boleh berbeda dalam diskursus pandangan, namun harus bersatu dalam visi perjuangan merawat Sumatera Utara yang aman dan damai,” pungkasnya. (MR)
