FORUM JAKARTA | Naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri adalah ketidakmampuan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam memimpin Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution, Selasa (21/5/2024) di Jakarta.
Menurutnya, Nadiem Makarim bersama Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi Negeri menetapkan kenaikan UKT 30 s.d 50% adalah kebijakan yang sangat keliru.
Pasalnya, Biaya Pendidikan Kita cukup besar yakni 20% dari Rp 3.325,12 triliun (total APBN Indonesia).
Ia merincikan data tahun 2024 bahwa Total: Rp 664,02 triliun, Transfer ke daerah dan dana desa: 52,11% atau 346,56 triliun, Anggaran Kemendikbudristek: 14,88% atau Rp 98,99 triliun, Anggaran di luar transfer ke daerah dan Kemendikbudristek: 33% atau 219,48 triliun.
“Sudah jelas, anggaran Kemendikbudristek sangat besar, dan transfer ke daerah juga cukup besar, jadi mau alasan apalagi?” ungkap Razak.
Tambahnya, jangan ada lagi alasan klasik Kementerian bahwa kurangnya kebutuhan operasional atau kebutuhan operasional juga tinggi seperti yang disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek Tjitjik Sri Tjahjandarie menyebut bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) belum bisa menutup semua kebutuhan operasional.
“Kementerian jangan berdalih di tingginya kebutuhan operasional, toh selama ini jalan baik-baik saja,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa Menteri Nadiem jangan main-main dengan pendidikan. Jangan jadikan Pendidikan seperti bisnis.
“Nadiem Makarim ini adalah basicnya pengusaha, jangan jadikan Perguruan Tinggi Negeri jadi bisnis. Kita tidak mau itu terjadi.”
Razak juga meminta seluruh Pimpinan/ Rektor Perguruan Tinggi Negeri jangan mau dijadikan boneka oleh Kementerian yang bersepakat menaikkan UKT yang mencekik atau mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat.
Pendidikan merupakan kebutuhan bagi anak bangsa apabila bangsa Kita ingin maju. Lanjutnya, bahwa Kita memasuki bonuss demoghraphy yang artinya generasi emas memang harus Kita persiap dan maksimalkan.
Sebelum terlambat, sebaiknya kenaikan UKT di evaluasi dan segera dibatalkan agar tidak terjadi hak yang tidak diinginkan seperti tsunami demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang bisa merusak stabilitas hari ini yang sudah baik.
“Kita minta dengan hormat kepada Yth Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan mencopot Menteri Nadiem, agar tidak terjadi gejolak sosial,” tegasnya. (za)
