Lanjut Razak, Bongkar kasus dugaan praktek KKN sistemik dan terencana dalam pemenangan tender banyak orang Surabaya dengan keterlibatan anak kandung Menteri.
“Usut Tuntas kasus dugaan praktek KKN Tri Rismaharini CS dalam memenangkan tender proyek banyak di menangkan vendor/ rekanan orang Surabaya, yang lebih mirisnya lagi diduga dikendalikan anak kandung Menteri. Ini jelas dugaan KKN sistemik dan terncana”.
Hal senada juga di sampaikan Koordinator aksi Imam Sahala Pohan mengatakan, bahwa selama kepemimpinannya, Tri Rismaharini semena-mena dengan banyak mengangkat pejabata dadakan tingkat eselon I dan II yang mana pejabat terbut ex bahwahannya sewaktu menjabat Walikota.
“Mensos Risma telah semena-mena di Kemensos dengan mengangkat bawahannya secara tiba-tiba/dadakan demi kepentingan pribadinya”.
Ia juga meminta KPK untuk memeriksa kasus 46% Bantuan Sosial (BANSOS) yang tidak tepat sasaran karena diduga Bansos ini sarat dengan KKN yang mementingkan kepentingan pribadi. “Sebagai wujud konsistensi PP HIMMAH dalam mengawal kasus ini, kita telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk dilaporkan ke Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Nasional,” ujarnya.
Dua jam menyampaikan orasi, massa PP HIMMAH ditanggapi Perwakilan KPK yakni Humas Rea. “Terimakasih kami ucapkan kepada PP HIMMAH yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan ini. Aspirasi/ statement HIMMAH ini akan kami sampaikan ke unit. Dan kalau ada bukti-bukti silakan sampaikan ke Dumas,” jelas Rea.







