FORUM JAKARTA | Kader dan simpatisan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024). Mereka mendesak lembaga antirasuah ini segera mengusut berbagai kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial di bawah Kepemimpinan Tri Rismaharini.
Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution dalam orasinya menyampaikan informasi berbagai dugaan KKN di tubuh Mensos dari mulai pengalihan anggaran, pengondisian paket/ proyek pengadaan, penyaluran bantuan melaui PT Pos, pengangkatan pejabat serta penyaluran Bansos yang tak tepat sasaran.
“KPK harus menangkap dan memeriksa Tri Rismaharini CS terkait berbagai kasus dugaan korupsi yang ada di Kemensos. Usut tuntas kasus Pengalihan Anggaran Verifikasi Data Kemiskinan Rp 1, 3 Triliun TA 2021 menjadi Kegiatan PUSDATIN dan Pengadaan Lainnya diduga sarat dengan KKN,” tegas Razak.
Ia menambahkan bahwa Tri Rismaharini melakukan perbutan semena-mena yang diduga melanggar aturan yang berlaku dimana pengalihan anggaran jumbo Rp 1,3 Triliun tersebut tidak direncanakan di BAPPENAS dan tidak dianggarkan di Kementerian Keuangan.
Dalam orasinya, Razak mendesak KPK untuk membongkar kasus penyaluran Bantuan Non Tunai melalui PT Pos (biaya tinggi) dimana seharusnya bantuan tersebut disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Dugaan KKN ini diperkuat dengan rangkap jabatannya Sekjend Robben Rico sebagai Komisaris PT Pos.
“KPK jangan tutup mata. Bongkar kasus penyaluran Bantuan Non Tunai melalui PT Pos. Periksa Sekjend Robben Rico yang merangkap sebagai Komisari PT Pos. Risma dan Robben Rico diduga melakukan KKN yang sistemik dan terencana terkait dengan penyaluran bantuan melalui PT Pos ini,” tambah Razak.







