Pantauan awak media di lapangan, HIMMAH membawa dua baliho dan satu spanduk panjang dengan tuntutan sebagai berikut :
- Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus pengalihan anggaran verifikasi data kemiskinan Rp 1, 3 triliun TA 2021 menjadi kegiatan Pusdatin dan kegiatan pengadaan lainnya (perencanaan tidak ada di Bappenas & Menkeu) diduga sarat KKN. Tri Rismaharini diduga semena-mena mengalihkan anggaran tersebut demi kepentingan pribadi/ kelompok yang sangat berpotensi merugikan negara.
- Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus 46 % penerima bantuan sosial (Bansos) tidak tepat sasaran diduga Bansos tersebut disalahgunakan Tri Rismaharini CS.
- Bongkar kasus praktek dugaan KKN sistemik & terencana Mensos Tri Rismaharini, Sekjend Robben Rico dan Irjen Dody Sukmono dalam memenangkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, banyak vendor/ rekanan orang Surabaya yang dikendalikan anak kandung menteri. Bongkar kasus dugaan praktek KKN sistemik dan terencana dalam pemenangan tender banyak orang Surabaya.
- Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan tertentu (audit khusus) atas kasus penyaluran Bantuan Non Tunai melalui PT Pos (biaya tinggi) dimana seharusnya bantuan tersebut disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dugaan KKN ini erat kaitannya dengan rangkap jabatannya Sekjend Robben Rico sebagai komisaris PT Pos.
- Usut pengangkatan pejabat dadakan Eselon I & II. Pejabat yang diangkat Risma banyak orang Surabaya dan ex bawahannnya sewaktu menjadi Walikota.
- Meminta Yth Presiden Joko Widodo mencopot Tri Rismaharini dari jabatannya karena Kementerian Sosial dibawah kepemimpinannya tidak berprestasi dan darurat korupsi.
- Kami sudah membentuk tim pencari fakta terhadap kasus-kasus KKN yang ada di Kemensos untuk dilaporkan ke Presiden Republik Indonesia, KPK, BPK, BKN dan instansi terkait. (re)







