HUKUM  

LBH Medan Tuding Terbitnya 22 SHM Yang Dilaporkan Ibnu Haldun Praktek Mafia Tanah, Kapolda Sumut Diminta Tangkap Pelaku

IMG 20240916 WA0006

Menurut sumber, Sabtu (14/9/2024) dan data yang diperoleh media ini, dalam daftar nama-nama pemilik tanah tersebut, Affan Andi menuliskan 25 nama pemilik tanah di wilayah kerjanya itu bernama : Mhd Yusuf Syarif, H.Mhd. Yakuf, Usman/Monil/Saari, Simus/Ramli, Mhd.Syarif/Ibnu Hajar, Nawi/Anwar Zan, Bustami/Amat Kasim, Mhd Jali/Syahrum, Ramlah (almarhum) Niah (anaknya), Timah, Ibnu/Saari, Hamzah/Sinong II, Ahmad Akuf/Hasmi Umar Aritonang, Harun Cemeh/Adlan Harun, Amir Eteng, Sinong I (Almarhum) Zubaidah, Amat Kasim, Rahmad, Udin (Almarhum) Rahmad (Adiknya), Mhd. Syarif (Alm) Muhammad HS, Lebai Manaf (Alm) Ainun/Rosmawati, Abd. Wahab/ H. Ibrahim, Abd. Haris(Alm) Nursiah (isterinya), Saari dan Akhyad.

Dalam surat Lurah Belawan Bahari tanggal 26 Agustus 1997 ini ditandatangani Affan Andi NIP 010118941 lengkap dengan stempel kelurahan Belawan Bahari.

Sumber mengaku, surat Lurah Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan ini diperoleh saat adanya proses panjar dari salah satu perusahaan di Kota Medan yang berencana membeli lahan milik Ibnu Haldun dan kawan kawan nya itu untuk lokasi usaha.

Camat Medan Belawan Yoga Irawan dikonfirmasi Sabtu (14/9/2024) mengaku tak dapat memberikan tanggapan atas adanya surat Lurah Belawan Bahari tanggal 26 Agustus 1997 itu.

Dia mengaku yang disampaikan wartawan hanya foto surat dan mengklarifikasi Lurah dan Kepling menekan formulir Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Panitia Ajudikasi yang diatur dalam perundang-undangan.

Padahal dalam aturan Kepala Lingkungan tak termasuk panitia Ajudikasi di Kantor Pertanahan setempat dan atas clean and clear objek yang diajukan sertifikatnya merupakan hal mutlak dalam proses SHM.

“Terhadap surat ini saya tidak bisa memberikan tanggapan karna ini hanya foto surat, selanjutnya terkait lurah dan kepling seperti di awal yg saya sampaikan mereka sebagai Panitia Ajudikasi yg di atur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku utk Program PTSL, mksh,” jawabnya kepada wartawan di laman Whats App nya.

Dicecar, atas proses atas laporan keberatan Ibnu Haldun atas terbirnya 22 SHM dalam PTSL Tahun Anggaran 2023, Yoga Irawan tak berkomentar. Dia hanya mengaku telah membalas chat dan bertanya keluhan mana yang tak ditanggapinya.

“Kan saya balas chat ab, keluhan yg mana yg tidak saya tanggapin? Saya memberikan jawaban dan tanggapan sesuai dengan ranah dan tugas saya,” jawabnya.

Disinggung informasi Ibnu Haldun mengaku hingga kini belum ada klarifikasi dan tanggapan dari Walikota Medan, Camat Medan Belawan dan Lurah Belawan Bahari, Yoga Irawan tak menjawab wartawan.

Sementara Lurah Belawan Bahari Irfan Zebua tak menjawab atas tindakannya atas tekenan Kepala Lingkungan di permohonan 22 PTSL di tahun 2023. Dia malah bertanya kepada wartawan ada tidaknya lahan tersebut dialihkan Ibnu Haldun dkk kepada orang lain.