“Mksh infonya Pak. Kalau boleh tau dasar surat alas hak penunjukan tapak tanah tsb SDH di terbitkan kah Pak, dan mereka yg tsb namanya masih tetap?,” tanya Irfan Zebua.
Dicecar kembali atas proses yang telah dilakukan nya atas keluhan warga itu. Dia hanya menjawab terima kasih. “Mksh infonya Pak,” pungkasnya.
Mantan Lurah Belawan Bahari Daniel Simanjuntak dan Kepala Lingkung 9 Belawan Bahari Asnani Wati Simbolon tak menjawab konfirmasi wartawan atas tindakan mereka ikut menandatangani ajuan 22 SHM melalui PTSL tahun 2023 itu. Konfirmasi yang dilayangkan wartawan, Sabtu (14/9/2024) tak dijawab kedua pejabat itu.
Diberitakan sebelumnya, karena tak kunjung mendapat perhatian pemerintah Ibnu Haldon (81) melaporkan puluhan hektar lahan dia dan 26 masyarakat di Belawan Bahari Medan Belawan yang diduga diterbitkan 22 Sertifikat Tanah oleh Kantah Medan atasnama Orang Tak Dikenal (OTK).
Kepada wartawan, Selasa (10/9/2024) Ibnu Haldon warga Dusun I Desa Lama Kec. Hamparan Perak mengaku, melapor ke Presiden RI, Menteri ATRBPN, Kakanwil BPN Sumut dan Kakantah Medan bersama Kapolri dan Kapolda Sumut sesua surat tanggal 6 September 2024 yang dikirimnya pada 9 September 2024.
“Saya melapor ke pemerintah pusat dan Kapolri atas lahan puluhan hektar di Tapak Sepatu atau dikenal Titi Kereta Api Lama Lingkungan 9 Kel. Belawan Bahari Medan Belawan yang kami kuasai sejak tahun 1963 tapi pada tahun 2023 dijadikan 22 Sertifikat oleh BPN (Kantah,red) Medan dengan PTSL TA 2023,” ujar pria berperawakan kurus itu kepada media ini.
Dia berharap, atas laporan nya itu Presiden RI, Menteri ATRBPN RI dan Kapolri menanganinya dengan cepat agar hak-hak mereka bisa diperoleh kembali.
“Sampai saat ini lahan itu masih saya jaga. Jadi adanya 22 Sertifikat saya laporkan ke Bapak Presiden RI, Menteri ATRBPN RI dan Bapak Kapolri, semoga diproses cepat dan saya berharap, lahan itu kembali lagi kepada kami,” tegasnya sembari mengatakan laporan itu ditembuskan juga kepada Walikota Medan, Kapolres Belawan, Camat Medan Belawan, Lurah Belawan Bahari dan Kepling 9..
Sebelumnya, Ibnu Haldun mengaku, bersama 26 masyarakat menguasai dan menguasai puluhan hektar lahan di Belawan Bahari sejak tahun 1963 sesuai surat keterangan Kepala Kampung Labuhan Deli kala itu. Pada tahun 1973, Ibnu Haldun juga menerima surat tugas menjaga lahan itu.
Namun penelusuran wartawan, Kantor Pertanahan Medan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2023. Terbitnya 22 Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan dimaksud dibenarkan Kakantah Medan melalui Kasi I Pemetaaan dan Pengukuran Anzar Abidin.







