Berdasarkan data pola ruang dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang dan peta HGU PTPN II yang berada di Kabupaten Deli Serdang Kawasan pemukiman pada gambar 3 merupakan rencana tata ruang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041. Lahan kebun Bandar Klippa seluas ±5.834 Ha dan Tandem seluas ±274,01 Ha berada dalam kawasan pemukiman. Sampai dengan 15 Desember 2023 terdapat pemecahan konversi HGB pada beberapa lahan yang berada di wilayah kebun Bandar Klippa seluas 81,66 Ha yang akan dialokasikan kepada pemerintah seluas 16,33 Ha (81,66 Ha x 20%).
Sertifikat HGB menyatakan bahwa penerima hak wajib menyerahkan sekurang kurangnya 20% dari luas bidang HGU yang diubah menjadi HGB dan penerima hak dilarang mengalihkan, menjual dan/atau melepaskan HGB apabila penerima belum melaksanakan kewajiban kepada negara.
Pemegang saham PTPN II dalam keputusan nomor S-915/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 memutuskan Lampiran MCA rincian HGU yang digunakan untuk kawasan residensial seluas 2.514 Ha, sehingga penerima hak memiliki kewajiban untuk mencadangkan lahan seluas 20% atau 502,8 Ha.
Selain itu, luasan lahan yang diserahkan PT NDP kepada PT DMKR yang tertuang dalam berita acara penyerahan lahan tidak menyebutkan alokasi lahan seluas 20% untuk diserahkan kepada pemerintah. Namun hal tersebut belum diatur dalam MCA dan perjanjian KSO anak usaha patungan.
Belum diperoleh keterangan dari pemangku kepentingan atas hal itu. Pj Bupati dan Sekda Kabupaten Deliserdang tak kunjung menanggapi konfirmasi wartawan yang dilayangkan, Selasa (5/11/2024) tak membalas konfirmasi wartawan. Wirya Alrahman dan Citra Capah tak membalas konfirmasi meski terlihat 2 centang di laman Whats App nya.
Kepala Kantor Pertanahan Deliserdang Abdul Rahim hanya menjawab tipis tipis konfirmasi wartawan. Dia hanya meminta wartawan mengkonfirmasi instansi yang periksa. Namun dia tak menjelaskan, atas realisasi hak negara dalam pengalihan HGU menjadi HGB yang diajukan ke kantornya oleh PTPN II dahulu.
“Kami belum bisa memberikan komentar bang, karena LHP BPK tersebut bukan pemeriksaan terhadap instansi BPN dan yg berkewajiban menindaklanjuti temuan BPK tersebut adalah instansi yg diperiksa,” pungkasnya, Senin (4/11/2024) dan tak menjawab konfirmasi kembali hingga berita ini tayang.
Sementara Kakanwil BPN Medan Askani juga tak merespon wartawan, Senin (4/11/2024). Namun salah satu Kabid di BPN Sumut Abdul Rahim Nasution, Selasa (5/11/2024) menghubungi kontak media mendata materi konfirmasi dan berjanji akan menyampaikannya ke Kakanwil nya. Namun hingga berita ini tayang, tak ada jawaban konfirmasi media ini dari pejabat itu.
Mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin Angin enggan berkomentar. Dia meminta wartawan menyampaikan konfirmasi ke manjemen Region I PTPN I. “Silahkan dibuat ke Reg1 ex PTPN2 u mendapatkan jawaban. Tks,” jawabnya singkat via Whats App nya, Senin (4/11/2024).
Terpisah, Direktur Nusa Dua Propertindo Iman Subekti yang dikonfirmasi atas dugaan kelebihan transper dari PTPN II ke anak usaha yang dipimpinnya senilai Rp. 1,37 miliar, dia mengaku telah menyelesaikannya.
Tentang tak diaturnya penyerahan lahan 20 persen ke Pemkab Deliserdang dalam klausul kerjasama pengolalaan lahan pengalihan HGU, Iman Surbekti meminta wartawan konfirmasi ke manajemen Region I PTPN I.
“Klu dari point2 yg om kirim itu… point a. Sdh sesuai krn ada berita acara nya.
Point b. Sdh langsung di selesaikan. Point c. Oenyerahan lahan ke negara, menjadi ranahnya ptpn2 semarang ptpn 1/ reg 1,” katanya membalas wartawan, Senin (5/11/2024).
Sementara SEVP Region PTPN I Ganda Wiatmaja belum menyampaikan tanggapannya. Dia mengaku akan segera menjawab konfirmasi wartawan atas LHP BPK No. 26 Tahun 2023 itu. “Nanti kami akan jawab,” ujarnya singkat, Jumat (08/11/2024) malam. (re/za)







