Kejaksaan Agung Telaah Korupsi SDA 47 Perusahaan Rp 437 Triliun, Tambang Martabe Bungkam, ESDM Sumut Sebut Tak Ada Kewenangan

IMG 20250316 WA0206

Sebelumnya, Glora Natalia menyampaikan tanggapan dan statemen Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, Jumat (14/3/2025) mengatakan, pengelola dan pemegang kontrak karya Tambang Emas Martabe (TEM) menghormati hak setiap individu dan kelompok untuk menyuarakan aspirasi secara damai.

Dijelaskannya, TEM seluruhnya berada dalam kawasan APL (Areal Penggunaan Lain), klasifikasi yang mengizinkan pengembangan dan pembukaan lahan dibawah pemantauan ketat pihak berwenang. PTAR beroperasi sesuai peraturan yang berlaku dan standar terbaik di industri pertambangan.

“Kami selalu mengacu pada Kode Praktik Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang bertujuan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan manfaat jasa ekosistem, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan,” ujarnya sembari meminta media ini mengungi website https://agincourtresources.com/biodiversity/.

Dikatakannya lagi, sejak 2015 TEM ditetapkan sebagai Obvitnas (Objek Vital Nasional) sektor energi dan sumber daya mineral oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“PTAR terus berdialog secara konstruktif, menyelaraskan persepsi, berkolaborasi dan memberdayakan pemangku kepentingan, guna mewujudkan pertambangan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan,” bebernya.

Ditanya, adakah serapan dari aspirasi lembaga lingkungan hidup ini dalam konsep ke depan PT AR, apakah PT AR hanya konsen di statemen pemegang kontrak karya, wilayah APL tanpa memikirkan habibat alamai disana dan apa tanggapan PT AR, atas upaya melestarikan orang utan Tapanuli yang digaungkan Walhi? Adakah upaya PT AR mendukung hal itu, Gloria Natalia tak langsung menanggapi, dia hanya meminta media ini merujuk statemennya sebelumnya.

“Silakan merujuk statement kami di atas ya, bang. terima kasih,” pungkasnya.

TAK ADA KEWENANGAN
Kadisperindag ESDM Sumut melalui Kabid ESDM Agus Sihombing, Sabtu (15/3/2025) mengaku instansi mereka tak memiliki kewenangan atas perizinan mineral dan logam.

“Sesuai amanat Peppres 55 Tahun 2022 untuk mineral logam tidak ada kewenangan perizinan sama kami/provinsi pak,” jawabnya via pesan Whats App sembari merujuk kiriman softcopy Perpres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.