FORUM MEDAN | Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) kembali menjadi sorotan publik. Proses yang seharusnya menjadi pesta demokrasi akademik kini dituding sarat intrik dan berpotensi tercemar oleh kepentingan politik praktis.
Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Alwashliyah (ISARAH) Sumatera Utara, Abdul Thaib Siahaan, angkat suara. Ia menegaskan agar pemilihan rektor USU dilakukan secara transparan, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi maupun kolusi.
“USU adalah universitas kebanggaan rakyat Sumatera Utara. Karena itu, rektornya harus benar-benar bersih, berintegritas, dan memiliki kualifikasi akademik yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Abdul Thaib kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
Sejumlah pengamat menilai, dalam setiap pemilihan rektor di universitas besar, aroma intervensi politik kerap tercium. Senat universitas yang memegang hak suara kerap dituding menjadi sasaran lobi dari berbagai pihak. Bahkan, isu adanya “mahar jabatan” hingga permainan suap menyuap dalam penentuan rektor bukanlah hal baru di dunia akademik.
ISARAH Sumut khawatir, jika praktik semacam itu dibiarkan, USU bisa kehilangan marwah sebagai lembaga akademis yang bebas dari kepentingan politik praktis. “Wajah akademik Sumatera Utara tercermin dari kualitas pemilihan rektor USU. Jangan sampai kampus besar ini justru jadi cermin buruk demokrasi akademik di mata publik,” ujar Abdul Thaib.
Sorotan tajam pun dialamatkan kepada Senat Universitas dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Keduanya diminta memastikan setiap tahapan pemilihan dilakukan terbuka dan akuntabel. Abdul Thaib mendesak agar calon rektor yang memiliki rekam jejak tersangkut kasus korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan jabatan segera dicoret dari bursa pencalonan.
“Ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi rektor, tetapi soal kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi kita,” tambahnya.
Menariknya, ISARAH Sumut juga meminta aparat penegak hukum turut memantau jalannya pemilihan rektor. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada transaksi gelap di balik layar, baik berupa politik uang maupun suap yang menggerogoti kredibilitas pemilihan.
“KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian harus ikut mencermati. Jangan sampai kampus dijadikan ladang transaksi politik. Jika benar-benar ada praktik kotor, proses hukum wajib ditegakkan,” tegas Abdul Thaib.
Sejarah panjang pemilihan rektor di sejumlah universitas negeri di Indonesia memang kerap dibayang-bayangi praktik tak sehat. Kasus suap dalam pemilihan rektor pernah terbongkar di beberapa kampus ternama, mulai dari Sumatera hingga Jawa. Skandal itu menjadi sinyal kuat bahwa demokrasi akademik belum sepenuhnya steril dari kepentingan praktis.
Di USU, sorotan publik kali ini menjadi ujian besar. Apakah kampus yang dikenal sebagai “universitas rakyat Sumatera” mampu menjaga independensi dan integritasnya? Atau justru terseret dalam pusaran politik dan praktik transaksional?
“Publik kini menunggu. Transparansi menjadi kata kunci, dan setiap langkah senat USU akan terus dipantau,” tukas Abdul Thaib. (sazali)
