FORUM JAKARTA | Di tengah deru angin pemulihan pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masyarakat Indonesia kembali diuji oleh gelombang lain yang tak kalah merusak: hoaks dan disinformasi. Bukan hanya fisik bumi yang retak oleh bencana, tetapi nalar publik pun coba digoyahkan oleh informasi keliru yang viral di media sosial.
Beberapa hari terakhir, muncul potongan video dari film dokumenter Years of Living Dangerously yang menampilkan interaksi antara aktor Hollywood Harrison Ford dan Zulkifli Hasan—yang menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Potongan video ini kemudian disebarkan secara tidak utuh, seolah-olah menuduh Zulhas sebagai pihak penyebab bencana di Sumatera karena izin konsesi sawit di Tesso Nilo, Riau.
Bagi sebagian publik yang sedang emosional akibat rangkaian bencana, rekayasa potongan video semacam ini mudah memantik amarah. Namun bagi mereka yang memahami pentingnya akurasi dan kebangsaan, tuduhan itu bukan hanya salah kaprah—tetapi berbahaya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA), Muhammad Amril Harahap, tampil menjadi salah satu suara yang menyeru publik untuk tetap jernih.
“Ini fitnah nyata terhadap Zulhas,” tegasnya.
Amril menjelaskan bahwa video yang beredar adalah versi suntingan yang menghilangkan konteks lengkap pertemuan. Menurutnya, kedatangan Harrison Ford kala itu adalah untuk membahas isu terkait Hotel Indonesia berdasarkan laporan UKP4, namun Ford tiba-tiba menjadikan Zulkifli Hasan objek dramatisasi film dokumenternya.
“Publik harus objektif melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bahannya sudah pernah dibahas tuntas di acara Mata Najwa. Bahkan Pak Zulhas sebenarnya tidak sepenuhnya memahami redaksi bahasa Ford, sehingga ekspresinya disalahartikan,” ujar Amril.
Tak berhenti di situ, ia menduga bahwa gaya wawancara Ford yang konfrontatif terhadap dua tokoh bangsa—Zulkifli Hasan dan Presiden SBY—mencerminkan agenda tertentu yang tidak sejalan dengan etika dialog maupun diplomasi.
Amril menilai bahwa hoaks yang tengah beredar sama sekali tidak relevan dengan kondisi geografis maupun sebab-musabab bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Baginya, justru tindakan penyebar hoaks inilah yang mencederai rasa kebangsaan.
“Jangan jadikan bencana sebagai ajang mempolitisasi keadaan. Ini saatnya kita fokus pada pemulihan dan reboisasi, bukan menyebarkan fitnah,” tegasnya.
Sebagai putra daerah Sumatera Utara, Amril menyoroti bahwa kerusakan hutan masif justru terjadi dalam lima tahun terakhir, terutama melalui praktik ilegal logging dan penyalahgunaan izin perusahaan. Ia bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah dan aparat dalam melindungi aktivitas ilegal di kawasan Bukit Barisan.
Dalam situasi ini, mengaitkan bencana dengan potongan video lama yang penuh rekayasa, kata Amril, hanyalah upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan struktural yang nyata.
Di balik polemik ini, ada pesan kebangsaan yang lebih luas: bahwa karakter bangsa tidak boleh robek hanya karena dramatisasi, apalagi fitnah yang dirancang untuk memecah belah.
Kontribusi Zulkifli Hasan selama menjabat—seperti pemberian akses legal perhutanan sosial seluas 450.000 hektare bagi masyarakat kecil—menurut Amril justru membuktikan keberpihakan yang berlawanan dari narasi yang disebarkan.
“Pak Zulhas bahkan turun langsung ke Sumatera Barat membantu korban banjir. Rekam jejaknya berpihak kepada rakyat kecil,” katanya.
Bencana alam telah menguji ketangguhan fisik warga Sumatera. Kini, disinformasi menguji ketangguhan moral bangsa. Di titik ini, suara pelajar, aktivis, dan masyarakat sipil seperti Amril menjadi penting untuk menegakkan nalar dan keadilan.
“Sudahi tindakan fitnah itu. Kita semua harus fokus pada pemulihan pascabencana dan penegakan hukum terhadap perambah hutan,” tutupnya. (red)
