FORUM JAKARTA | Wakil Ketua Umum DPP Gakum Kosgoro 1957 yang juga Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH), Adheri Zulfikri Sitompul, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang sebelumnya menyurati tiga menteri sambil menyerukan agar mereka melakukan “taubat nasuha” pascabencana di Pulau Sumatera.
Adheri menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan di ruang publik saat situasi di lokasi bencana masih membutuhkan dukungan nyata. “Kami sangat sesalkan lontaran omongan tersebut disampaikan di hadapan khalayak ramai dalam acara resmi, tanpa memperdulikan keadaan di lokasi bencana yang sangat membutuhkan pertolongan nyata, bukan omon-omon. Kok jadi seenak udelnya saja,” ujar Adheri melalui siaran pers yang diterima media ini, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, pernyataan politik boleh saja disampaikan sebagai bagian dari demokrasi, terlebih oleh pejabat negara. Namun ia meminta agar Cak Imin lebih memperhatikan konteks dan sensitivitas situasi di lapangan. “Kami sangat menghargai dinamika berdemokrasi, namun seharusnya Cak Imin melihat kondisi di lokasi bencana,” kata Adheri.
Adheri menilai ajakan “bertaubat nasuha” kepada para menteri perlu ditempatkan secara proporsional. Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri dilakukan melalui mekanisme resmi dalam pemerintahan, bukan melalui penilaian personal. “Pemerintahan ini bekerja berdasarkan aturan, analisis, dan akuntabilitas yang diawasi lembaga negara. Evaluasi kinerja melalui mekanisme internal, bukan opini emosional,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem presidensial di Indonesia, kewenangan penuh untuk mengarahkan dan menilai kinerja para menteri berada di tangan Presiden RI. “Setiap menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Menko, tokoh politik, atau pihak eksternal lainnya,” jelasnya.
Adheri menyebutkan bahwa menteri koordinator hanya memiliki fungsi koordinatif antarmenteri dalam lingkup bidangnya. “Menko tidak memiliki kewenangan menilai, menghakimi, ataupun memberi penilaian moral kepada menteri lain. Semua penilaian formal dilakukan melalui mekanisme pemerintahan yang telah diatur,” ujarnya.
Ia juga meminta agar tidak ada pernyataan publik yang dapat ditafsirkan sebagai sindiran kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia maupun kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia—apalagi sampai menimbulkan kesan pertentangan antarfigur dalam kabinet. “Pernyataan publik hendaknya tidak menimbulkan kesan adanya pertentangan antar dua ketua umum partai yang berada dalam Kabinet Prabowo Subianto,” katanya.
Adheri menegaskan pentingnya menjaga soliditas pemerintah. “Pemerintahan ini wajib berjalan dalam satu garis komando yang solid. Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme internal, bukan opini yang menimbulkan persepsi keliru di ruang publik,” tuturnya.
Ia berharap seluruh pejabat negara tetap fokus menjalankan mandat untuk melayani masyarakat. “Harapan kami, perbincangan publik dapat terus didasarkan pada data, bukan sentimen,” pungkasnya. (red)
