FORUM JAKARTA | Generasi Muda Partai Golkar sekaligus Ketua Umum Ikatan Sarjana Al Washliyah, Adheri Zulfikri Sitompul, menegaskan bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara sepenuhnya merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Adheri yang juga menjabat Wakil Ketua Umum I DPP Gerakan Advokasi dan Hukum Kosgoro 1957 serta mantan Ketua Bidang Hukum DPP AMPI itu menyatakan tidak ada ruang bagi intervensi pihak eksternal, termasuk kepala daerah, dalam pengambilan keputusan internal Partai Golkar.
“Pengangkatan Plt Ketua Golkar Sumut sepenuhnya kewenangan DPP Partai Golkar sesuai AD/ART. Tidak ada ruang intervensi pihak eksternal, termasuk kepala daerah,” tegas Adheri dalam pernyataannya kepada pers, Jumat 26 Desember 2025.
Ia menilai tuduhan adanya campur tangan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam dinamika internal Golkar Sumut sebagai isu yang lemah secara logika maupun hukum. Menurutnya, Bobby Nasution tidak memiliki kedudukan struktural maupun yuridis dalam pengambilan keputusan internal partai berlambang beringin tersebut.
“Golkar adalah partai modern dengan sistem komando yang jelas, bukan partai personalistik. Jika benar ada intervensi gubernur, itu mudah dibuktikan. Faktanya, tidak ada, ini hanya isu mencari sensasi,” ujarnya.
Adheri juga membantah anggapan bahwa Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung merupakan figur “titipan” pihak tertentu. Ia menegaskan Doli adalah kader senior dan figur ideologis Golkar yang tidak memiliki kepentingan faksional di daerah.
“Ahmad Doli Kurnia Tanjung adalah kader senior Golkar dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ia bukan representasi kepentingan personal siapa pun. Penunjukan figur nasional dan netral justru lazim dilakukan DPP untuk mendinginkan konflik daerah,” jelasnya.
Menurut Adheri, konflik yang terjadi di tubuh Golkar Sumut merupakan persoalan internal yang sudah berlangsung lama, jauh sebelum Bobby Nasution menjabat sebagai gubernur. Konflik tersebut, kata dia, dipicu oleh dualisme loyalitas, pertarungan elit lama dan elit baru, serta resistensi terhadap regenerasi kepemimpinan.
“Menuduh Bobby Nasution sebagai pemecah Golkar adalah sesat logika. Yang memecah adalah konflik internal, bukan figur eksternal,” katanya.
Terkait penunjukan Plt Ketua Golkar Sumut, Adheri menegaskan bahwa Plt bukanlah alat kudeta, melainkan mekanisme transisi yang sah dalam organisasi partai. Tugas Plt terbatas pada konsolidasi internal, menyiapkan Musyawarah Daerah (Musda), serta menetralkan konflik, bukan membuat kebijakan strategis jangka panjang.
“Plt bukan pengganti permanen dan bukan instrumen penyingkiran. Tuduhan ‘kudeta partai’ tidak berdasar,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Adheri mempertanyakan pihak yang diuntungkan dari framing seolah-olah Golkar Sumut diintervensi oleh gubernur. Menurutnya, narasi tersebut justru menguntungkan kelompok yang kehilangan kontrol, takut pada Musda yang terbuka, dan tidak siap berkompetisi secara sehat.
“Golkar tidak diatur oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, tidak dititipi oleh siapa pun, dan tidak bisa dipecah oleh pihak luar. Jika Golkar Sumut ingin solid, hentikan narasi konspiratif dan fokus pada konsolidasi serta Musda yang demokratis,” pungkas Adheri Zulfikri Sitompul. (re)
