FORUM SERDANG BEDAGAI | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta tidak hanya memeriksa pengadaan Chromebook dan Interactive Flat Panel di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Kota Tebing Tinggi, tetapi juga menelusuri proyek serupa di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah.
Ketua Umum Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS) menegaskan, pengadaan Chromebook dan Interactive Flat Panel di Dinas Pendidikan Sergai pada Tahun Anggaran 2024 menghabiskan dana APBD sebesar Rp49.830.960.000 dan patut diperiksa secara menyeluruh.
“Kejatisu kami minta tidak takut untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Meski pengadaan dilakukan melalui e-Katalog, kami menduga terdapat penyimpangan anggaran,” ujar Ketua Umum ALISSS, Zuhari, Sabtu (7/2/2026).
Ia menilai, penggunaan metode e-Katalog tidak serta-merta menutup kemungkinan terjadinya praktik mark-up, monopoli, maupun penyimpangan lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami yakin Kejatisu memiliki kemampuan dan pengalaman untuk membongkar praktik-praktik busuk yang hanya menguntungkan oknum tertentu, baik secara pribadi maupun kelompok,” tegasnya.
ALISSS juga mendesak Kejatisu untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek tersebut, khususnya perusahaan penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut Zuhari, PPK memiliki peran strategis dalam menetapkan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga rencana kontrak pengadaan.
“PPK bertanggung jawab penuh atas kualitas dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima. PPK adalah ‘nahkoda’ proyek yang menentukan apakah pengadaan berjalan sesuai aturan dan anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ALISSS menduga adanya praktik monopoli dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan Chromebook dan Interactive Flat Panel di Dinas Pendidikan Sergai hanya dikerjakan oleh dua perusahaan, yakni PT Gunung Emas Ekaputra yang beralamat di Gedung Kresna Lantai 2A, Jalan Arjuna Utara, Jakarta Barat, serta PT Trikreasindo Mandiri Santosa yang beralamat di Kompleks Pergudangan Sentra Industri Terpadu III, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
“Kami mendesak Kejatisu memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab. Dugaan mark-up dan monopoli harus diungkap hingga ke akar-akarnya,” tegas Zuhari.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Raden Cici Sistiansyah, S.Sos, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 17.12 WIB terkait jumlah SD dan SMP penerima Chromebook dan Interactive Flat Panel serta harga satuan per unit, hingga Sabtu (7/2/2026) pukul 10.51 WIB belum memberikan tanggapan. (re)







