FORUM Tebing Tinggi | Sorotan terhadap kinerja PDAM Tirta Bulian kian menguat setelah tiga anggota Komisi II DPRD Kota Tebing Tinggi, Zainal Arifin Tambunan, Kaharuddin Nasution dan Marini, turun langsung ke lapangan meninjau realisasi kegiatan tahun anggaran 2025. Hasilnya, sejumlah temuan mencuat, mulai dari penggunaan anggaran hingga kondisi pelayanan yang belum maksimal dirasakan masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, tim mencatat penggunaan bahan kimia berupa tawas dan kaporit dengan nilai mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Selain itu, terdapat anggaran perbaikan atau pemeliharaan yang berkisar 600 juta rupiah lebih.
Seluruh item ini disebut telah dicek langsung di lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap mitra kerja. Namun di sisi lain, fakta pelayanan justru menunjukkan kondisi yang belum sejalan. Sepanjang tahun 2025, masyarakat masih dihadapkan pada berbagai keluhan, mulai dari gangguan distribusi air, kondisi air keruh, hingga kejadian mati air di sejumlah wilayah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran terhadap kualitas layanan yang dihasilkan, ” Jika ditarik ke laporan keuangan perusahaan, angka-angka tersebut memang tercatat. Pembelian bahan kimia sebesar Rp1,3 miliar serta biaya pemeliharaan ratusan juta rupiah menjadi bagian dari struktur biaya operasional.” jelas Zainal Arifin Tambunan.
Namun, ketika realisasi di lapangan belum menunjukkan perbaikan signifikan, maka ruang evaluasi menjadi tak terhindarkan.
Komisi II juga menemukan adanya persoalan serius di internal organisasi.
Tercatat, terdapat kekosongan pada tujuh posisi strategis, lima jabatan kosong dan dua lainnya diisi oleh pelaksana tugas, termasuk posisi direktur utama, sebelumnya di isi pelaksana tugas yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PLT Dirut PDAM Tirta Bulian karena mengikuti seleksi.
Situasi ini dinilai berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan kinerja perusahaan. Sebab, dalam struktur BUMD, kelengkapan jabatan bukan sekadar administratif, melainkan menjadi penentu jalannya fungsi manajerial dan operasional.
Di tengah kondisi tersebut, pengunduran diri Roy Abdul Rahman selaku Plt Direktur, yang mengakui adanya tekanan internal serta persoalan struktural yang belum terselesaikan. Fakta ini semakin memperkuat indikasi bahwa persoalan di tubuh PDAM Tirta Bulian tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan.
Jika disandingkan dengan kondisi keuangan yang menunjukkan laba sangat tipis, maka muncul gambaran yang lebih utuh: anggaran tetap berjalan, biaya tetap terserap, namun hasil pelayanan belum optimal.
Dalam konteks tata kelola, kondisi ini biasanya menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada perencanaan, pengendalian, hingga pengawasan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tebing Tinggi Kaharuddin Nasution pun meminta Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Wali Kota, bersama Dewan Pengawas PDAM, untuk segera mengambil langkah konkret guna melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Penegasan juga disampaikan terkait pentingnya mengisi kekosongan jabatan strategis.
Tanpa struktur organisasi yang lengkap dan solid, efektivitas penggunaan anggaran dinilai sulit mencapai hasil maksimal.
“Sebesar apa pun anggaran yang digelontorkan, jika struktur tidak lengkap, maka kinerja tidak akan optimal, ini menjadi salah satu poin penekanan dalam hasil peninjauan kami ” ucapnya.
FORUM mencatat, temuan lapangan ini bukan sekadar soal angka dan administrasi, melainkan menyangkut kualitas layanan dasar masyarakat. Ketika anggaran besar tidak berbanding lurus dengan pelayanan, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi teknis, melainkan menyentuh aspek akuntabilitas. (MET)
