FORUM Tebing Tinggi | Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah Kota Tbing Tinggi melakukan unjuk rasa di depan gerbang Kantor Sekretariat Pemko Tebing Tinggi, Kamis (21 /5/2026).
Dalam selebaran juga ada pernyataan dukungan terhadap pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, namun sekaligus mendesak dilakukan evaluasi serius terhadap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai tidak mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.
” Sikap ini perlu kami dituangkan dalam pernyataan resmi yang juga berisi sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Sekda Kota Tebing Tinggi,” ungkap sekretaris Himmah Kota Tebing Tinggi, Muhammad Prima.
Dalam pernyataan itu, GP Al Washliyah menilai posisi Sekda yang seharusnya menjadi motor koordinasi pemerintahan justru dianggap gagal menjalankan fungsi administratif, pengawasan, hingga sinkronisasi antar perangkat daerah.
” Beberapa persoalan yang disoroti di antaranya terkait pengoperasian Pasar Gambir yang telah direvitalisasi namun belum berjalan maksimal, persoalan pasar kain, pasar impres, hingga kolam renang yang dinilai menjadi indikator lemahnya koordinasi lintas OPD di lingkungan Pemko Tebing Tinggi.
Tidak hanya itu, GP Al Washliyah juga menyinggung buruknya pelayanan publik di sejumlah sektor strategis, mulai dari pelayanan RSUD Kumpulan Pane, keluhan masyarakat terhadap PDAM, hingga persoalan pelayanan parkir yang terus menuai sorotan publik.
“Sekda memiliki tanggung jawab besar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Ketika pelayanan publik terus menuai keluhan, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius,” ujar Tawer mengutip pernyataan tertulis tersebut.
Dalam dokumen itu juga disebutkan adanya keresahan publik terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk persoalan yang telah dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum maupun polemik yang dinilai mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Pemko Tebing Tinggi.
” Selain aspek pelayanan, GP Al Washliyah turut menyoroti hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD Kota Tebing Tinggi yang dinilai kurang harmonis,” ujar Yandra koordinator Unjuk Rasa.
Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat stabilitas pemerintahan dan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Sorotan juga diarahkan pada sikap Sekda yang disebut beberapa kali tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Tebing Tinggi.
Menurut mereka, situasi itu semakin memperkeruh hubungan antara legislatif dan eksekutif di tengah berbagai persoalan daerah yang membutuhkan penyelesaian cepat dan terukur.
GP Al Washliyah menegaskan bahwa dorongan evaluasi terhadap Sekda bukan bentuk serangan personal, melainkan bagian dari aspirasi masyarakat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Mereka juga mengaitkan sikap tersebut dengan rekomendasi DPRD Kota Tebing Tinggi melalui Keputusan DPRD Nomor 02 Tahun 2026 terkait rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025 yang salah satunya merekomendasikan pergantian Sekda.
Di akhir pernyataannya, GP Al Washliyah mendesak Pemko Tebing Tinggi agar tidak mengabaikan berbagai kritik dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka berharap Wali Kota Tebing Tinggi dapat mengambil langkah evaluatif secara objektif demi menjaga stabilitas pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah.
“Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus mampu membaca situasi dan keresahan publik saat ini. Evaluasi terhadap pejabat strategis perlu dilakukan secara terbuka, profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas agar roda pemerintahan berjalan efektif serta tidak kehilangan kepercayaan rakyat,” tutupnya. ( MET )
