“Dari Pemurnian di Gresik, Penguatan UU P2SK, hingga Bank Emas DANANTARA: Membangun Tameng Baru Rupiah”
JAKARTA Kembalinya viral potongan gambar Note Printing Australia yang pernah mencetak uang Rupiah tahun 1999 kembali menyentak memori kolektif. Di tengah melemahnya Rupiah ke Rp16.400 dan perang dagang AS-China jilid 2, publik bertanya: “Apakah kedaulatan moneter kita sudah aman?”
Pertanyaan itu valid. Namun jawabannya tidak ada di ruang rapat IMF, tidak ada di Wall Street. Jawabannya ada di Kawasan Industri Gresik dan di kantor DANANTARA di Jakarta. Di sanalah rantai kedaulatan ekonomi Indonesia sedang ditempa ulang, dari hulu hingga hilir.
1. ANALISIS HULU: GRESIK ADALAH SENJATA GEOPOLITIK, BUKAN PABRIK BIASA
Selama 50 tahun, Indonesia mengalami “kutukan sumber daya”. Kita mengekspor bahan mentah, lalu mengimpor barang jadi dengan harga 10 kali lipat. Emas dari Papua dimurnikan di Swiss. Nikel dikirim mentah ke China.
Keputusan membangun Pabrik Pemurnian Emas di Gresik pada 2017-2024 adalah pemutusan rantai itu. Secara ekonomi, ini menambah nilai tambah 15-20 persen.
Secara geopolitik, ini disebut “industrial upstreaming”. China melakukan ini 30 tahun lalu dengan Rare Earth. Uni Emirat Arab melakukan dengan minyak.
Mari pakai analogi: Selama ini kita seperti petani kopi yang menjual biji mentah Rp50 ribu/kg. Swiss membeli, memanggang, mengemas, lalu menjual lagi ke kita Rp500 ribu/kg dengan merek “Swiss Gold”.
Dengan Gresik, kita sekarang jadi “Swiss”-nya ASEAN. Ini mematahkan dominasi 4 perusahaan pemurnian emas dunia: Valcambi, PAMP, Metalor, dan Royal Canadian Mint. Ke depan, harga acuan emas Asia Tenggara tidak lagi ditentukan di London, tapi bisa ditentukan di Gresik.
Data: Pada 2023, Indonesia mengekspor emas mentah senilai 8,4 miliar USD. Dengan pemurnian domestik, potensi devisa yang “diselamatkan” bisa mencapai 1,6 miliar USD per tahun.
Ketika dunia masuk era “de-dolarisasi”, negara-negara mulai berburu cadangan emas. Bank sentral China, Rusia, dan India menambah emas lebih dari 1.000 ton sejak 2022. Indonesia, dengan cadangan emas terbesar ke-6 di dunia, tidak boleh hanya menjadi penonton.
Dengan adanya pabrik di Gresik, Indonesia kini memiliki dua hal: kapasitas memurnikan dan kedaulatan menentukan harga. Emas tidak lagi dijual murah dalam bentuk bijih. Ini adalah langkah pertama untuk membuat Rupiah memiliki “tulang”.
2. ANALISIS TENGAH: BANK EMAS DANANTARA ADALAH TAMENG LIKUIDITAS
Peresmian Bank Emas oleh DANANTARA pada akhir 2024 sering dianggap remeh sebagai “produk Pegadaian baru”. Padahal secara legal formal, ini adalah instrumen negara yang memiliki payung hukum kuat.
Dasar hukumnya jelas. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK Pasal 314-316 memberi kewenangan kepada OJK. Diperkuat PP Nomor 8 Tahun 2024 dan POJK Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur modal minimum Rp1 triliun, tata kelola, dan pemisahan aset emas nasabah.
Artinya, emas yang dititipkan masyarakat di Bank Emas milik BSI, Mandiri, dan Pegadaian itu aman secara hukum. Asetnya terpisah, diawasi OJK, diaudit BPK, dan wajib diasuransikan.
Secara makroekonomi, Bank Emas memiliki 3 fungsi strategis yang tidak dimiliki instrumen lain:
Pertama, Mekanisme Stabilisasi Cadangan.
Saat ini BI punya cadangan devisa 145 miliar USD, 90% nya dalam bentuk dolar dan SBN AS. Ini rawan “disita” seperti yang terjadi pada Rusia 2022.
Dengan Bank Emas, BI bisa melakukan “Gold Swap”. Contoh: BI titip 50 ton emas ke The Fed, dapat 4 miliar USD likuiditas. 6 bulan kemudian ditebus. Tanpa menambah utang. Ini yang dilakukan Turki dan China sejak 2020.
Kedua, Mekanisme Monetisasi Aset Menganggur.
World Gold Council mencatat 1.800 ton emas rumah tangga Indonesia adalah yang terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Tapi 0% nya produktif.
Jika melalui produk “Cicilan Emas” dan “Gadai Produktif”, 10% dari 1.800 ton itu masuk sistem, maka perbankan akan punya likuiditas Rp240 triliun untuk kredit UMKM. Ini 2 kali lipat anggaran KUR 2024.
Ketiga, Mekanisme De-dolarisasi Mikro.
Saat masyarakat panik, mereka beli dolar. Saat ini 1 miliar USD bisa kabur dari Indonesia hanya karena 1 tweet.
Dengan Bank Emas, kepanikan itu bisa dialihkan ke “Beli Emas Digital”. Rupiah tidak keluar, tapi berubah menjadi emas di dalam negeri. Ini memotong rantai spekulasi.
Ini adalah jawaban langsung atas trauma 1998. Dulu kita tumbang karena utang dolar dan cadangan devisa tipis. Sekarang kita membangun tameng dari emas, dan tameng itu sudah punya dasar hukum.
3. ANALISIS HILIR: INPRES EFISIENSI ADALAH DOKTRIN ANTIFRAGILITY
Banyak yang salah paham dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dikira ini soal “hemat-hemat”. Padahal ini adalah doktrin pertahanan ekonomi.
Target Rp306,69 triliun itu dipotong dari 7 pos: perjalanan dinas, seminar, kajian, dan proyek tidak prioritas. Lalu dialihkan ke Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.
Inilah yang disebut ekonom Nassim Taleb sebagai “Antifragility”. Sistem yang tidak hanya tahan guncangan, tapi justru menguat karena guncangan.
Mari bandingkan: Tahun 1998, saat krisis, kita memotong subsidi kesehatan dan pendidikan. Hasilnya: kerusuhan.
Tahun 2025, saat dunia guncang, kita justru menambah MBG dan Sekolah Rakyat. Hasilnya: daya beli terjaga.
Data Bappenas: 1 rupiah yang dibelanjakan untuk MBG akan berputar 1,8 kali di ekonomi desa. Artinya Rp71 triliun untuk MBG akan menghasilkan Rp127 triliun perputaran uang. Ini adalah “fiscal multiplier” paling tinggi diantara semua jenis belanja negara.
Dengan memperkuat daya beli dan SDM dari bawah, maka ekonomi kita menjadi “antifragil”. Mau ada guncangan dari Australia, Amerika, atau Singapura sekalipun, selama perut rakyat kenyang dan anak-anak bersekolah, maka negara tidak akan panik.
4. PERBANDINGAN GLOBAL: KITA TIDAK SENDIRIAN
Ini adalah tren dunia, bukan eksperimen.
China : Punya Shanghai Gold Exchange. Bank sentralnya beli 225 ton emas di 2023. Tujuannya mengurangi ketergantungan pada dolar untuk perdagangan dengan Rusia dan Iran.
India : Punya “Gold Monetization Scheme” sejak 2015. Berhasil menyerap 35 ton emas dari rumah tangga untuk dijadikan modal bank.
Turki : Saat Lira anjlok 2021, Erdogan memerintahkan warga menukar dolar ke emas. Cadangan emas Turki naik 40% dalam 2 tahun.
Indonesia dengan Bank Emas DANANTARA, secara desain adalah gabungan dari 3 model itu. Kita belajar dari kesalahan dan keberhasilan mereka.
5. TIGA RISIKO DAN TIGA SOLUSI KE DEPAN
Kebijakan ini tidak sempurna. Ada tiga risiko yang harus diwaspadai:
1. Risiko Tata Kelola. Bank Emas rawan diselewengkan jika pengawasannya lemah. Solusi : BPK dan DPR harus melakukan audit tiap 3 bulan dan membuka dashboard publik real-time.
2. Risiko Daerah. Pemotongan transfer membuat APBD daerah terhimpit. Solusi : Pemerintah pusat wajib mendampingi dengan skema Padat Karya Tunai, Dana Desa, dan CSR BUMN.
3. Risiko Komunikasi. Bisa dianggap “pusat versus daerah”. Solusi : Pejabat pusat harus menjadi contoh pertama dalam gaya hidup sederhana.
PENUTUP : DARI KORBAN 1999 MENJADI PENENTU 2025
Mari kita rangkai ulang sejarahnya:
1999 : Kita menjadi korban. Uang dicetak di Australia karena tidak berdaulat.
2017 : Jokowi meletakkan fondasi. Emas tidak boleh keluar mentah lagi.
2024-2025 : Prabowo memasang tameng. Emas dikumpulkan, anggaran diluruskan untuk rakyat.
Sebagaimana disampaikan Herianto, SE, Aktivis 98 : “Dulu kita kalah karena bertarung tanpa perisai. Hari ini perisainya sudah ditempa di Gresik, disimpan di DANANTARA, dan diuji di dapur rakyat lewat efisiensi. Tinggal kita jaga agar tidak retak.”
1999: Kita mencetak uang di luar karena miskin kedaulatan.
2025: Kita mencetak kepercayaan di dalam karena kaya strategi.
Kedaulatan bukan soal berteriak di PBB. Kedaulatan adalah saat seorang ibu di Medan bisa menabung emas Rp10 ribu di HP, dan emas itu dipakai negara untuk menahan gempuran dolar.
Itulah rantai yang sekarang sudah utuh. Dari Gresik, ke DANANTARA, sampai ke dapur rakyat. Itulah arti berdaulat yang sesungguhnya. (***)
Penulis Herianto, SE, pengamat ekonomi yang juga aktivis 98
