FORUM JAKARTA – Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Al Washliyah (PW ISARAH) Sumatera Utara menjajaki gagasan strategis untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Ketua PW ISARAH Sumut, Abdul Thaib Siahaan, ST., M.I.Kom., bersama Bendahara M. Rizki, menemui anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dua periode, Hardiyanto Kenneth, SH., MH., M.Si., di Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya PW ISARAH Sumut menghimpun masukan dari putra daerah yang memiliki pengalaman di dunia politik dan pemerintahan, khususnya untuk memperkuat strategi pembangunan Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.
Abdul Thaib Siahaan mengatakan, pihaknya ingin memastikan masukan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan gagasan dari berbagai pihak.
“Langkah ini sengaja kami lakukan. Kami tidak mau memberi masukan kepada Gubernur Sumut hanya berdasarkan asumsi di Medan. Kami menjemput langsung ide-ide segar dari putra Sumut yang sudah berpengalaman di tingkat nasional, yakni Bang Hardiyanto Kenneth,” ujar Abdul Thaib, Sabtu (17/10/2026).
Salah satu gagasan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya memperkuat koordinasi dan lobi pembangunan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Utara.
Menurut Abdul Thaib, Kenneth menyarankan agar Gubernur Sumut mengoptimalkan komunikasi dan kerja sama dengan 30 anggota DPR RI asal Sumatera Utara untuk memperjuangkan dukungan anggaran dari APBN bagi berbagai program pembangunan di daerah.
“Ada masukan dari Bang Kenneth agar Bobby Nasution memanfaatkan kekuatan 30 anggota DPR RI asal Sumatera Utara untuk memperjuangkan anggaran APBN agar lebih banyak dialokasikan bagi pembangunan Sumut. Potensi politik ini perlu dimanfaatkan melalui koordinasi yang baik dan perjuangan program yang terukur,” kata Abdul Thaib, menyampaikan kembali gagasan Kenneth.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat perlu diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain mengoptimalkan dukungan anggaran pemerintah pusat, pertemuan itu juga membahas pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan Sumatera Utara.
Abdul Thaib menyampaikan, Kenneth mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Sumatera Utara.
“Selain APBN, Gubernur Sumut seharusnya dapat memanfaatkan program CSR perusahaan-perusahaan besar untuk mendorong pembangunan. Program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sumut,” ujarnya.
Ia menilai, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta penguatan usaha kecil dan menengah.
Pemanfaatan CSR, lanjutnya, perlu dilakukan secara terencana, transparan, dan sesuai ketentuan agar program perusahaan dapat bersinergi dengan prioritas pembangunan daerah tanpa mengabaikan tanggung jawab masing-masing pihak.
Sementara itu, Bendahara PW ISARAH Sumut, M. Rizki, mengatakan bahwa persoalan inflasi dan harga kebutuhan pokok turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Menurut Rizki, pengendalian inflasi harus menjadi salah satu perhatian penting pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Kondisi inflasi di Sumut menjadi salah satu hal yang kami diskusikan. Ini kami lakukan agar saran dan pendapat ISARAH Sumut yang nantinya disampaikan kepada Gubernur Sumut tepat sasaran dan efektif untuk menekan harga kebutuhan pokok,” kata Rizki.
Ia berharap, masukan yang dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah pengendalian harga, memperkuat distribusi bahan pangan, serta menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Selain persoalan inflasi, potensi sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Abdul Thaib menyebutkan, Kenneth memandang Sumatera Utara memiliki beragam potensi ekonomi yang perlu dikembangkan secara lebih optimal agar mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata turut menjadi bagian dari gagasan yang disampaikan Kenneth kepada PW ISARAH Sumut.
Abdul Thaib mengatakan, potensi daerah perlu dikelola melalui kebijakan dan program yang terarah, disertai penguatan kapasitas masyarakat serta keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Harapan Bang Kenneth, PW ISARAH Sumut sebagai organisasi para sarjana harus benar-benar mendorong Pemprov Sumut mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, mulai dari pertanian, perikanan hingga pariwisata,” ungkapnya.
Kenneth, lanjut Abdul Thaib, juga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, memperkuat kemasan, serta mendorong pemasaran berbasis digital.
“Yang paling penting, PW ISARAH harus terus mendorong Gubernur Sumut agar berani membawa UMKM Sumut menembus pasar nasional dan internasional, sehingga tidak hanya bergerak di pasar lokal. Dengan begitu, potensi ekonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkas Abddul Thaib. (re)
