KPK Limpahkan Perkara Suap Ondim ke Pengadilan Tipikor Medan

6a0b7848 a46c 4b92 b771 4923e9bb2e0c
Foto eks Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim saat diperiksa sebagai saksi atas nama terdakwa rekanan Yaqub di Pengadilan Tipikor Medan.

FORUM MEDAN – Tim JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diinformasikan telah melimpahkan berkas perkara dugaan penerimaan suap senilai Rp1 miliar oleh eks Bupati Langkat (periode 2025-2030) Syah Afandin alias Ondim, ke Pengadilan Tipikor Medan.

Juru Bicara PN Medan Kelas IA Khusus Soniady Sudrajat saat dikonfirmasi wartawan , Kamis (12/11/2026) membenarkan perihal pelimpahan berkas terdakwa mantan orang pertama di Pemkab Langkat tersebut.

“Benar bang, Rabu kemarin (11/11/2026) dilimpahkan tim jaksa KPK, atas nama terdakwa Syah Afandin alias Ondim. Pimpinan juga sudah menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya,” katanya lewat pesan teks.

Formasi majelis hakim masing-masing As’ad Rahim Lubis sebagai hakim ketua didampingi hakim anggota Deny Syahputra dan Rurita Ningrum.

Majelis hakim juga sudah menjadwalkan sidang perdana untuk pembacaan surat dakwaan dari JPU KPK, Selasa (17/11/2026) mendatang.

Diberitakan sebelumnya, komisi antirasuah tersebut lebih dulu melimpahkan perkara Yaqub Abdhal Mu’arif (berkas terpisah), rekanan diduga pemberi suap senilai Rp1 miliar terkait 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) dan lima paket lainnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat, periode Maret 2025 hingga Juli 2026.

Ia dituntut agar dipidana dua tahun dan empat bulan penjara. Senin (9/11/2026) di ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan. Selain itu, tim JPU KPK juga menuntut terdakwa dengan pidana denda Rp200 juta subsidair (bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama) 80 hari penjara.

Praktik dugaan fee proyek sebesar 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan, diduga kuat disisihkan buat eks Bupati Ondim sejak tahun 2025 hingga 2026.

Tim JPU dimotori Toni Indra juga telah menghadirkan Ondim di Pengadilan Tipikor Medan sebagai saksi. Di awal, Ondim tampak enggan mengakui adanya praktik dugaan suap yang dibungkus dengan narasi fee proyek, dalam pekerjaan sejumlah paket pekerjaan fisik di Disdik Langkat.

“Baru di tahun 2025 ada praktik fee proyek di Disdik. Untuk Yaqub (terdakwa) disampaikan ke saya Rp8 miliar hingga Rp9 miliar. Kalau gak salah 80 proyek. Setahu saya Yaqub ada punya perusahaan dan ada juga yang dipinjam. Lazim itu sepanjang ada Surat Kuasa dari pemilik perusahaan.

Izin pak jaksa. Tidak ada saya perintahkan terdakwa cari perusahaan. Saya yang ditawarkan dapat fee proyek 10 persen. Kata terdakwa, biasanya kita dapat untung. Dalam rekayasa mereka bisa dapat keuntungan. Kalau tidak terealisasi mungkin tidak sebesar yang telah diisepakati,” urai Ondim.

Fakta lainnya terungkap di persidangan, aliran dana dari terdakwa Yaqub ke Ondim di antaranya melalui saksi Zulkifli Jambak sebagai sopir maupun eks legislator Syahrial Harahap.

Perkara dugaan suap tersebut terungkap pascatim Penindakan KPK mengamankan Syah Afandin bersama sejumlah pihak dalam operasi yang berlangsung di Langkat, Binjai dan Medan, Kamis (2/7/2026) lalu . Di antaranya, Winnada Akbar (ajudan) serta Syahrial Harahap, mantan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Keesokan harinya KPK menetapkan Syah Afandin alias Ondim dan Yaqub Abdhal Mu’arif sebagai tersangka dengan barang bukti di antaranya uang Rp100 juta. (Res)