Penyidik Pidsus Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek

0e11e1fd 367a 4b30 8ea0 f7791a23989b

FORUM JAKARTA | Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2020 hingga 2022. Total kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp1,98 triliun.

Empat tersangka yang telah ditetapkan masing-masing adalah SW, mantan Direktur Sekolah Dasar sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Direktorat SD tahun 2020–2021; MUL, mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama tahun 2020–2021; JT, mantan Staf Khusus Menteri Kemendikbudristek; dan IBAM, Konsultan Teknologi di lingkungan kementerian tersebut.

Penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS, yakni:

  • Nomor: Print-38/F.2/Fd.1/05/2025 tanggal 20 Mei 2025
  • Nomor: Print-54a/F.2/Fd.1/06/2025 tanggal 11 Juni 2025
  • Nomor: Print-57a/F.2/Fd.1/07/2025 tanggal 11 Juli 2025

Kasus Posisi: Indikasi Penyalahgunaan Kewenangan

Program digitalisasi pendidikan dilakukan Kemendikbudristek dengan total anggaran Rp9,3 triliun, bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan program adalah menyediakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA di seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Namun, dalam pelaksanaannya, para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengarahkan pengadaan TIK secara eksklusif menggunakan perangkat lunak ChromeOS. Arah kebijakan ini tidak didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan teknis, melainkan dikondisikan sejak awal oleh pihak-pihak tertentu, termasuk melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengarahkan langsung ke produk spesifik.

9498053b ba86 4978 994b 4e7ed545c346

Peran Masing-Masing Tersangka

JT, selaku Staf Khusus Mendikbudristek, diduga memfasilitasi pembentukan tim tidak resmi untuk mempersiapkan proyek digitalisasi pendidikan sejak sebelum menteri menjabat. Ia juga disebut aktif dalam rapat-rapat pengambilan keputusan, termasuk menyampaikan skema “co-investment” dengan Google kepada pejabat di Kemendikbudristek.

IBAM, konsultan teknologi yang dekat dengan menteri, disebut ikut menyusun kajian teknis yang memuat sistem operasi ChromeOS sebagai acuan pengadaan. Ia diduga menolak kajian awal karena tidak menyebut produk tersebut, dan mendorong penerbitan kajian lanjutan yang mengarah pada ChromeOS.

SW dan MUL, selaku Direktur dan KPA di Direktorat SD dan SMP, diduga memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan berdasarkan arahan tersebut, termasuk mengganti pejabat yang menolak instruksi. Mereka juga terlibat langsung dalam pembuatan juknis/juklak yang mengunci pilihan produk, serta dalam proses pemesanan melalui sistem e-katalog maupun SIPLah.

Kerugian Negara dan Dasar Hukum

Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian negara terdiri dari:

  • Rp480 miliar untuk perangkat lunak CDM (Chrome Device Management)
  • Rp1,5 triliun dari praktik mark-up harga laptop menggunakan metode illegal gain

Total kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp1,98 triliun.

Perbuatan para tersangka diduga melanggar sejumlah regulasi, antara lain:

  • UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  • UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
  • Perpres No. 18 Tahun 2020 (RPJMN 2020–2024)
  • Perpres No. 123 Tahun 2020, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 jo. Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021

Tersangka disangkakan dengan:
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidikan Berlanjut

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 80 orang saksi dan 3 orang ahli, serta menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik seperti laptop, handphone, hard disk, dan flashdisk. Penyidik menegaskan penyidikan masih akan terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

Juru Bicara Kejaksaan Agung, Dr Harli Siregar SH MHum menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam memberantas korupsi, terutama dalam sektor pendidikan yang berdampak langsung pada generasi penerus bangsa.

“Kami memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pendidikan adalah sektor vital, tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pihak tertentu,” tegasnya. (red)