FORUM MEDAN | Di bawah terik matahari Senin siang (10/11/2025), ribuan orang memenuhi halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara. Dari kejauhan, suara gondang Batak berpadu dengan teriakan massa: “Tutup PT TPL!” Seruan itu bukan sekadar tuntutan ekonomi—ia adalah jeritan panjang dari tanah yang mereka sebut Tano Batak, tanah yang kini mereka rasa semakin terancam oleh aktivitas industri kehutanan.
Konflik antara masyarakat adat dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) memang bukan kisah baru. Namun luka yang ditinggalkannya masih segar. Di Sihaporas, Aek Natinggir, Natumingka, hingga Dolok Parmonangan, masyarakat adat merasa ruang hidup mereka terus menyempit. Mereka menuduh perusahaan melakukan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap warga yang menolak aktivitas perusahaan.
Di tengah ribuan massa, berdiri seorang pastor dengan suara lantang namun bergetar: Pastor Walden Sitanggang, Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara. Bagi Walden, perjuangan masyarakat adat adalah panggilan iman. “Gereja harus hadir, berlumpur, berkeringat, menjumpai korban yang keadilannya tidak hadir,” serunya, mengutip pesan Paus Fransiskus.

Ia menatap ke arah para ibu yang duduk di atas aspal, memeluk anak-anak mereka yang kelelahan. “Jangan ada lagi air mata yang jatuh dari para ibu. Jangan ada lagi anak-anak yang menangis karena trauma,” ujarnya lirih namun tegas.
Bagi Walden, ketidakhadiran negara adalah luka terbesar. “Di mana negara? Kami melihat negara belum sepenuhnya hadir bagi korban-korban PT TPL,” katanya, menegaskan alasan mengapa ia dan jemaatnya memilih bergabung dalam barisan rakyat.
Aksi yang diikuti ribuan orang itu berlangsung damai namun penuh emosi. Spanduk bertuliskan “Selamatkan Tanah Batak, Tutup TPL” membentang di antara kain ulos dan poster wajah tokoh adat. Mereka memulai aksi dengan doa dan hening cipta untuk para pahlawan serta tokoh adat yang gugur memperjuangkan tanah leluhur.

Salah satu koordinator aksi, Jon Tarihoran, dengan lantang memanggil nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. “Sejak pagi kami sudah di sini, tapi Gubernur tak kunjung menemui kami!” ujarnya di depan massa.
Dari atas mobil komando, Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dijawab. “Kita ingin memastikan Gubernur menutup TPL. Sampai gubernur datang menjumpai kita,” tegasnya.
Rokki Pasaribu menyebutkan jika kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan PT TPL sudah berulang selama puluhan tahun. Sehingga solusi agar PT TPL tidak beroperasi lagi menjadi pilihan.

“Kekerasan yang diperlihatkan TPL belakangan ini adalah kekerasan yang berulang sebenarnya dan ini sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga kita berkesimpulan tidak ada solusi lain selain perusahaan ini harus hengkang,” sebut Rokki Pasaribu.
Rokki menjelaskan jika mereka menuntut agar Bobby merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan ubah mencabut izin PT TPL. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga diminta untuk mencabut izin operasional PT TPL.
“Nggak muluk-muluk, sesuai dengan kewenangannya, Gubernur mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan tuntutan ini sebenarnya, mempertimbangkan segala peristiwa yang terjadi di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya semestinya Bobby Nasution merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan segera mencabut izin konsensinya ini dan kepada Presiden supaya mencabut izin operasional PT TPL itu tuntutan kita,” tuturnya.

Selaras dengan Walden Sitanggang yang menyayangkan pernyataan Gubernur Bobby Nasution yang meminta agar PT TPL tidak dihalang-halangi karena memiliki hak alas.
“Benar bahwa mereka punya izin, tapi bukan berarti bebas merusak alam. Kami minta Bobby hati-hati memberi pernyataan di tengah luka yang masih menganga ini,” ujar Walden.
Massa mendesak Gubernur mengeluarkan surat rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan untuk menghentikan operasional perusahaan tersebut.
Di sisi lain, PT Toba Pulp Lestari menegaskan bahwa mereka telah bekerja sesuai aturan pemerintah. Corporate Communication Head PT TPL, Salomo Sitohang, menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen membuka ruang dialog dengan masyarakat.
“Seluruh kegiatan PT TPL telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan pemerintah,” ujarnya.

Salomo juga menyebutkan, perusahaan memiliki program kemitraan kehutanan untuk penyelesaian klaim tanah adat secara dialogis dan terstruktur. Namun, bagi masyarakat adat yang masih terluka, janji itu terasa jauh dari kenyataan.
Bagi masyarakat adat di Tano Batak, perjuangan melawan PT TPL bukan hanya soal lahan, tapi tentang mempertahankan jati diri. Di tengah kabut pegunungan Tapanuli, mereka masih menggantungkan harapan bahwa suatu hari nanti negara benar-benar hadir—tidak sekadar melalui izin dan regulasi, tetapi dengan empati dan keadilan.
Sementara itu, di halaman Kantor Gubernur Sumut, suara gondang masih menggema, mengiringi doa dan air mata ribuan warga yang berharap satu hal: keadilan untuk tanah mereka. Teriak massa hanya satu kata; Tutup TPL! (tim)







