Prediksi Chaos Juli-Agustus 2026, Aminullah Siagian Minta Aparat Negara Periksa JK dan Selidiki Motifnya

Aminullah JK

FORUM JAKARTA | Pernyataan Jusuf Kalla yang memprediksi potensi kekacauan nasional (chaos) pada Juli–Agustus 2026 menuai kritik keras. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP-GPA), Aminullah Siagian, menyebut narasi tersebut berpotensi lebih dari sekadar analisis—bahkan bisa menjadi bagian dari skenario pengkondisian situasi.

Aminullah menilai, pernyataan JK tidak bisa dibaca secara sederhana. Ia memetakan tiga kemungkinan motif: sebagai prediksi biasa, sebagai informasi intelijen yang disamarkan, atau—yang paling berbahaya—sebagai upaya membentuk kondisi sosial-politik tertentu.

“Kalau hanya risk assessment, itu sah dan bisa menjadi early warning. Tapi kalau ini pengkondisian, dampaknya bisa serius terhadap stabilitas nasional,” tegas Aminullah, Jumat (3/4/2026).

Dalam nada yang tajam, Aminullah bahkan menilai pernyataan tersebut berpotensi memancing kegaduhan publik. Ia mengingatkan agar tokoh senior seperti JK lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik.

Lebih jauh, Aminullah mendesak aparat keamanan dan intelijen seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan Polri untuk memeriksa JK guna menelusuri substansi di balik prediksi tersebut.

“Kalau seseorang bisa menyebut waktu kekacauan secara spesifik, itu patut dipertanyakan. Itu bukan lagi prediksi, tapi indikasi perencanaan,” ujarnya seraya menyebut JK sebagai mantan Wapres memiliki jejaring  luas sehingga pernyataannya dinilai memiliki bobot strategis.

Aminullah mengibaratkan kondisi sosial saat ini seperti “jerami kering” yang mudah terbakar. Dalam situasi sensitif, menurutnya, narasi chaos justru bisa menjadi pemantik yang mempercepat terjadinya konflik.

Lebih kontroversial lagi, Aminullah menyebut prediksi chaos tersebut bisa dibaca sebagai bagian dari operasi psikologis (psychological operation) untuk membentuk persepsi publik. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya “intelligence preparation of the battlefield” atau persiapan medan tempur secara intelijen melalui narasi publik.

Menurutnya, isu-isu sensitif seperti tekanan fiskal, program kesejahteraan seperti MBG, rencana membuka hubungan diplomatic dengan Israel, tewasnya tiga prajurit TNI penjaga perdamaian PBB di Lebanon, hingga sentimen nasional dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menciptakan krisis yang terkelola.

Target akhirnya, kata dia, adalah delegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Mereka menciptakan masalah, mengelola kemarahan, lalu muncul sebagai penyelamat. Ini pola klasik dalam operasi destabilisasi,” ucapnya.

Aminullah menutup pernyataannya dengan klaim yang tak kalah tajam: bahwa prediksi yang menyebut waktu spesifik bukanlah kebetulan, melainkan indikasi perencanaan yang matang.

“Kita tidak sedang menghadapi ramalan. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang terorganisir dan terencana. Pemerintah dan aparat keamanan didorong untuk tidak hanya merespons secara normatif, tetapi juga menelisik kemungkinan implikasi strategis di balik narasi yang beredar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkap kekhawatiran serius Jusuf Kalla terkait potensi kekacauan nasional pada Juli–Agustus 2026. Menurut Didu, peringatan itu muncul dari diskusi intens yang dilakukan bersama JK pada Februari lalu.

Dalam wawancara dengan jurnalis Edy Mulyadi di kanal YouTube-nya, Senin 23 Maret 2026, Didu menyebut JK menyoroti dua ancaman utama: gejolak geopolitik akibat ketegangan Iran–AS serta beban utang besar yang diwarisi dari era pemerintahan sebelumnya.

Didu juga mengungkap adanya pertemuan lanjutan pada Maret 2026 yang melibatkan JK dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pertemuan tersebut sempat memicu perhatian Istana, meski Didu menegaskan diskusi itu bertujuan mencari solusi, bukan agenda politik.

Dalam pertemuan itu, JK disebut menitipkan sembilan pesan penting untuk Presiden Prabowo Subianto. Pesan tersebut mencakup peringatan soal potensi ancaman terhadap pemerintahan, program berisiko, serta langkah darurat yang perlu segera diambil, namun tidak dibuka ke publik.  (re/zas)