FORUM TAPUT – Penyaluran KUR 0 % dari Bank Sumut inim, ratusan millar dana tidak tersalurkan. Hal tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Kamis siang di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis (03/09) dalam dialog interaktif antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Bupati Tapanuli Utara beserta jajaran, perwakilan Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Kementerian UMKM RI, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, serta sejumlah penerima manfaat KUR.
Selain itu, Komisi VII mendalami berbagai kendala masyarakat dalam mengakses KUR, mulai dari persyaratan administrasi, literasi keuangan, kelayakan usaha, hingga proses pengajuan dan penyaluran pembiayaan pengajuan KUR dengan Bunga O %.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai efektivitas penyaluran KUR, termasuk jumlah penerima, nilai pembiayaan, sektor usaha, persebaran wilayah, hingga perkembangan usaha penerima manfaat.
Dalam pertemuan itu juga dibahas peran pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha agar pembiayaan KUR dapat diakses dan dimanfaatkan secara produktif.
Komisi VII turut mengevaluasi kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam penyaluran KUR, termasuk mekanisme verifikasi, mitigasi risiko, kualitas kredit, serta pelayanan kepada calon debitur dan penerima manfaat.
Sementara itu terkait masih mininya penyaluran KUR 0 % hingga 2026 ini dari perbankan dalam pertemuan Kunjungan Spesifik DPR RI yang hanya mengikutsertakan Bank Swasta dengan jumlah nasabah sebanyak 13 orang saja tanpa mengikut sertakan pihak Bank lainnya selalu penyalur KUR.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P Daulay menghimbau masyarakat jika ada pihak Bank Swasta maupaun Bank Pemerintah yang menaikkan Bunga diatas 0 % dan meminta jaminan jika mengajukan KUR dibawah Rp.100 juta namun dipersulit, Ketua Komisi VII DPR RI menghimbau masyarakat untuk segera melaporkannya disertai dengan alat bukti pendukung lainnya.
Kunjungan Kerja Spesifik Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A. Turut didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. Lamhot Sinaga serta anggota Bane Raja Manalu dan Novita Hardini (F-PDIP), T. Zulkarnaini Ampon Bang, Andhika Satya Wasisto (F-PGolkar), Bambang Haryo Soekartono dan Jamal Mirdad (F-Gerindra), Arjuna Sakir (F-NasDem), serta Kaisar Abu Hanifah (F-PKB), dan Izzudin Alqassam Kasuba dari Fraksi PKS serta dari Kementerian terkait.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga menghimpun pengalaman langsung penerima manfaat untuk mengetahui aksesibilitas, manfaat, kendala, dan dampak KUR terhadap perkembangan usaha. Data dan aspirasi yang diperoleh selanjutnya menjadi bahan penyusunan rekomendasi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembiayaan UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif. (HS-007)
