FORUM MEDAN — Menyikapi kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan telah disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026), Aktivis 98, Ketua Relawan Persatuan Nasional (RPN), Herianto, SE, menyampaikan sikap dengan hormat dan tenang di Medan, Jumat (13/11/2026).
Herianto menegaskan, pihaknya tidak mendahului proses dan kewenangan MPR, tidak menyebarkan dokumen yang belum terverifikasi, dan menghormati sepenuhnya proses konstitusi.
“Kami tidak mendahului proses MPR. Kami tidak menyebarkan dokumen yang belum terverifikasi. Kami menghormati sepenuhnya proses konstitusi sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,” ujar Herianto di Medan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Herianto, kabar tersebut harus dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga persatuan, bukan sebagai momentum untuk memperpanjang polemik.
“Dalam kehidupan bernegara, tidak semua kabar harus dibaca sebagai kemenangan atau kekalahan. Ada momentum yang semata-mata harus dijaga agar bangsa ini tetap teduh,” kata Herianto.
“Jabatan adalah amanah yang bersifat sementara. Persatuan adalah amanah yang harus dijaga selamanya,” ujarnya.
Keberlanjutan Bukan Soal Tokoh, Tapi Soal Arah
Herianto menegaskan, yang harus dijaga dalam situasi apa pun bukanlah soal figur, melainkan arah pembangunan nasional.
“Arah yang telah diletakkan sebelumnya perlu dijaga. Arah yang sedang dijalankan sekarang perlu dikawal agar tetap konsisten, tertib, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Herianto.
Ia menyebut sejumlah agenda besar yang tidak boleh terhenti karena kegaduhan sesaat, antara lain hilirisasi industri, kemandirian pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penataan pengelolaan kekayaan negara melalui satu pintu pengelolaan negara.
Program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih, menurut Herianto, harus tetap berjalan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah.
“Pembangunan harus terasa di piring nasi rakyat, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.
Proses Konstitusi Jelas, Hormati Kewenangan MPR
Herianto mengajak publik untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi di media sosial maupun grup WhatsApp.
Secara konstitusi, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Prosedur teknisnya diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden mengusulkan dua nama kepada pimpinan MPR, dan MPR memilih satu di antaranya dalam Sidang Paripurna.
“Kami percaya proses ini akan berjalan dengan tertib, bermartabat, dan sesuai konstitusi. Kami percaya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan memimpin proses ini dengan bijak, tenang, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok mana pun,” kata Herianto.
Ia menegaskan, selama proses berjalan di MPR, publik tidak perlu khawatir. Semua ada mekanismenya. Semua berjalan sesuai konstitusi.
Tiga Hal yang Harus Dijaga
Menurut Herianto, ada tiga hal yang tidak boleh goyah dalam situasi apa pun.
Pertama, stabilitas nasional.
Pemerintahan harus tetap berjalan, pelayanan publik tetap berjalan, dan kehidupan masyarakat tetap tenang.
Kedua, keberlanjutan pembangunan.
Program untuk rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.
Ketiga, persatuan .
Medan dan Jakarta adalah satu Indonesia. Perbedaan pandangan adalah wajar dalam demokrasi, perpecahan adalah sesuatu yang harus dicegah bersama.
“Ruang publik yang sejuk adalah bagian dari stabilitas nasional,” ujar Herianto.
Herianto menutup pernyataannya dengan ajakan untuk tetap bersatu.
“Kami menyampaikan terima kasih atas sikap yang mengutamakan ketenangan bangsa. Kami menyampaikan penghormatan kepada para pemimpin bangsa yang telah meletakkan fondasi dan yang kini melanjutkan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Mari kita jaga Indonesia tetap teduh. Mari kita jaga persatuan tetap utuh,” pungkas Herianto.
Herianto menegaskan, pernyataan ini disampaikan sebagai sikap masyarakat sipil dan relawan, bukan sebagai pernyataan resmi lembaga negara.
Medan, 13 November 2026
Narasumber : Herianto, SE — Aktivis 98, Ketua Relawan Persatuan Nasional (RPN)
