FORUM ASAHAN | Kabar miring menerpa Ketua Asosiasi Kepala Desa (Apdesi) Asahan, MS. Ia disebut-sebut terserempet kasus pungutan liar (pungli). MS yang tercatat sebagai Kepala Desa Buntu Pane ini, mendadak sulit ditemui sejak kabar pungli itu menyeruak di tengah masyarakat Asahan.
Beberapa kali dikonfirmasi, sejumlah jurnalis tak berhasil menemuinya. Salag satu staf menyebut bahwa sang kepala desa berada di luar kota. “Mungkin sampai 2 atau 3 hari di Medan,” sebut Sekretaris Desa tersebut.
Beberapa hari ini, media menyoroti seputar kinerja dan sosok sang kades. Soalnya, ia disebut-sebut sering melakukan Bimtek keluar kota. Bahkan ada kutipan sekitar sebesar Rp 4.000.000 per pencairan anggaran dana desa. Konon, hasil dari kutipan seluruh anggota asosiasi tersebut mengalir ke beberapa instansi terkait dalam rangka pengamanan ataupun lainnya.
Beberapa kades yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa uang kutipan atau iuran yang diberi istilah oleh beberapa kades dengan sebutan uang sekolah itu dinilai tidak bermanfaat. “Buktinya, kalau kami bermasalah dengan penegakan hukum, toh kami juga tak bisa diamankan. Malah kami juga berupaya berjuang sendiri untuk menyelamatkannya,” ujar sang kades menyesalkan.
“Untuk apa kami bayar uang sekolah tersebut, kalau kami sendiri pun ada masalah tidak bisa dibantu. Kalikan berapa jumlah kades yang menjadi anggota asosiasi tersebut,” ucap sang kades terheran heran..
Hal tersebut juga diamini oleh beberapa mantan kades yang tak ingin disebutkan namanya. Seputar iuran atau istilah uang sekolah ini memang sudah tak rahasia umum lagi. Dalam anggaran pun memang disebutkan berupa iuran. Walaupun beda jumlahnya. “Dan dalam anggaran dasar tersebut, iuran perbulan bukan perpencairan dana desa. Apalagi iuran tersebut sangat besar nominalnya. Seharusnya dana tersebut transparan lagi penggunaannya. Untuk apa saja pengalokasiannya? Jadi beberapa kadespun tidak saling curiga. Apa lagi kalau ditemui kades yang mendapat masalah, macam mana opsinya?” ujar beberapa mantan kades tersebut.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada kades MS dikantornya, tidak ditemui. Bahkan saat tim mengunjungi salah satu sawmil tempat sang kades mangkal, juga tidak ditemukan. Pekerja di kilang peracitan kayu tersebut mengatakan bahwa sang kades sudah jarang kemari sejak isu kutipan liar berhembus. “Telepon saja bang,” saran pekerja di kilang itu.
Ketika dikonfirmasi melalui handphone, tak diangkat kades MS walaupun ada nada dering. Bahkan wa yang dikirim pun sekedar dibaca saja.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Inspektorat Asahan Zulkarnain SH, juga belum member jawaban.
Warga Asahan umumnya mengecam kutipan liar berkedok iuran kepala desa. Apalagi kutipan disebut sebagai uang sekolah itu peruntukkannya tidak jelas. Konon, uang hasil kutipan ini mengalir ke kantong sejumlah pejabat dan aparat penegak hukum di Asahan. “Kita berharap Kejatisu dan Poldasu berkolaborasi menurunkan tim membongkar kasus uang sekolah kepala desa ini,” ketus Adit, warga Asahan. (Heri Setiadi/Tim)