FORUM MEDAN | Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) melaksanakan Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Kamis (14/4/2022). Masa HIMMAH melakukan Aksi jalan kaki dari Lapangan Merdeka menuju Kantor DPRD Sumut dengan membawa poster yang bertuliskan.
- Tolak IKN
- Tolak Penundaan Pemilu 2024
- Tolak Kenaikan BBM
- Tolak Kenaikan PPN 11 %
- Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng
- Copot menteri yang suka impor barang dari luar dan menteri yang bicara tentang penundaan pemilu 2024.
Dalam aksi tersebut turut hadir Koordinator Aksi HIMMAH Wil. Sumut, Awalluddin Nasution, Sukri Soleh Sitorus, Muhammad Pijai, Fadlan Zainuddin Siregar, dan Kiki Trisna didampingi Ketua PC HIMMAH Medan Amir Hamzah Hasibuan.
Koordinator Aksi HIMMAH Wil. Sumut Awaluddin Nasution mengatakan, Aksi damai ini kami laksanakan sesuai dengan Instruksi ketua umum PP HIMMAH RI Abangda Abdul Razak Nasution, sambungnya jauh hari sebelumnya agenda ini sudah terjadwalkan hanya saja bersamaan dengan kelompok Cipayung Plus Sumut (14/4/2022), dan kami sepakat bersama sama untuk menyampaikan aspirasi ini dengan baik.
Sambungnya sejatinya HIMMAH adalah organisasi mahasiswa yang berperan aktif dalam setiap problem yang menyangkut hajat hidup orang banyak, HIMMAH harus menyuarakan dan menyampaikan aspirasi ini dengan catatan menyampaikan dengan santun, tertib, dan mengedepankan nilai-nilai intelektual dengan penuh tanggung jawab.
Ketua PC HIMMAH Kota Medan Amir Hamzah Hasibuan mengatakan bahwa, Penundaan Pemilihan Umum tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998. Seperti hal yang disampaikan Bapak Ir. H. Joko Widodo bahwa pengusulan penundaan Pemilu adalah orang yang ingin menampar mukanya, menjerumuskannya dan orang atau kelompok yang cari muka.
Lain lagi persoalan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. kami menilai pemindahaan Ibu Kota Negara merupakan sebuah keputusan yang tidak tepat dan terkesan hanya demi kepentingan kelompok tertentu yang akan menambah hutang Negara Indonesia akan semakin meroket.
Ditambah lagi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono tidak mampu mencari investor. Bambang juga menyampaikan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat yang diperoleh melalui Crowd Funding atau urun dana, artinya meminta dana kepada rakyat ditengah ekonomi sulit saat ini. Lain lagi persoalan Amdal nya banyak limbah kotor batubara di IKN.
ditambah lagi dengan kenaikan harga-harga pangan dibuktikan dengan langkanya dan naiknya harga minyak goreng dan kebutuhan pangan lainnya, PPN naik 11 persen, BBM naik sehingga mengakibatkan rakyat semakin menjerit, cetus Hamzah Hasibuan.
Maka dari itu PC HIMMAH Kota Medan meminta agar pemerintah harus pro terhadap rakyat, lebih baik fokus dalam menangani Covid-19 varian baru Omicron dan HIMMAH juga meminta pemerintah agar fokus mengurus hutang Negara yang mencapai hampir 7.000 T, dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta menyelesaikan beberapa permasalahan dalam Negeri.
Menyikapi beberapa problem tersebut PC HIMMAH Kota Medan dengan ini menyampaikan tuntutan :
- Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara, dinilai tidak ada urgensi ataupun kedaruratan yang membuat pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, merupakan keputusan yang tidak tepat dan terkesan dipaksakan diduga hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
- Mendesak Presiden Ir. H. Joko Widodo untuk menjamin ketersediaan pangan dan menstabilkan harga, karena kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini sangat memprihatinkan akibat dari dampak wabah Covid-19 dua tahun belakangan ini, ditambah lagi kenaikan harga pangan, langka dan naiknya harga minyak goreng, naiknya harga BBM, naiknya PPN 11 persen serta kebutan pangan lainnya sehingga mengakibatkan rakyat semakin menjerit.
- Mendesak Presiden Ir. H. Joko Widodo untuk mencopot Menteri Kabinet Indonesia Maju yang suka impor barang dari luar, dan Menteri kinerja buruk, serta Menteri yang bicara tentang penundaan Pemilu 2024 :
Menteri Perdagangan M. Lutfi
Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian
Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
Harapan kami apa yang menjadi tuntutan kami hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah demi untuk Indonesia Maju adil dan sejahtera. Tutup Amir Hamzah Hasibuan.
Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib kemudian masa membubarkan diri dengan tetap mematuhi prokes.
