Komisi III DPRD Medan Curhat Tak Dapat Staf Ahli Saat RDP Dengan BPKAD

FORUM MEDAN | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Selasa (25/5/2021).

Turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan Abdul Rahman Nasution, SH (PAN) beserta anggota Hendri Duin (Fraksi PDIP), Netti Yuniati Siregar (Fraksi Gerindra) dan Irwansyah  SAg, SH (Fraksi PKS).

Rapat ini dijadwalkan dengan tujuan untuk mengevaluasi pengelolaan aset Pemko Medan agar berjalan dengan baik. Hal itu dikatakan oleh Hendri Duin yang juga politisi PDIP. “Kita tidak menutup evaluasi kinerja. Kami harap bagaimana BPKAD dapat mengelola aset Pemko Medan agar bapak dan ibu yang di bagian asset, enak kerjanya dan termonitor. Karena kita disini bicara fakta,” sebut Hendri Duin.

Pantauan awak media, selain membahas pengelolaan keuangan, Abdul Rahman Nasution, SH dari Fraksi PAN DPRD juga mempertanyakan tidak adanya staf yang diberikan Pemko Medan. Ia juga berpesan kepada BPKAD, jika ada perubahan momenklatur agar segera diberitahukan.

“Kami di DPRD Medan ini memiliki latar belakang yang berbeda. Kami legislator dan bukan ASN eksekutif yang memiliki banyak staf. Jadi, saya sampaikan ke BPKAD, kami ini tak mempunyai staf khusus yang memang bener-bener ahli dibidangnya atau berpengalaman. Ini untuk pribadi ya, yang berkualitas. Kami di DPRD ini punya staf, gaji dan bayar dari kantong sendiri. Ini saya sampaikan kepada setiap OPD, biar malu lembaga ini,” katanya.

“Saya mau tahu juga, ntah siapa yang membuat peraturan di lembaga MPR untuk disini, sehingga kami tidak ada dapat staf. Apa memang sengaja biar kami bodoh. Kami nggak begitu bodoh juga. Kasih kami ruang agar membangun bersama,” tambah Abdul Rahman Nasution.

Sambungnya, yang penting akan diberikan informasi akan diberikan data jumlah aset Pemko Medan seperti kendaraan, mall dan hotel.

“Medan Mall dan ini kita menunggu perubahan rencana hingga bulan Juli nanti, apakah mereka akan lanjut kontrak atau tidaknya. Sementara hotel Soechi sudah putus kontraknya,” cetusnya.

Diakhir rapat, Abdul Rahman Nasution atau politisi yang akrab disapa Mance itu menyebutkan, bahwa Kota Medan perlu bekerjasama dan belajar dari DKI Jakarta. Sehingga, kita dapat mengadopsi atau mencontoh cara kerja mereka untuk memantau setiap aset yang ada.

“Kita bisa berangkat bersama-sama ke BPKAD DKI Jakarta. Mereka punya banyak aset tapi bisa terpantau semua,” pungkas wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Medan itu.