HUKUM  

RKUHP Akui Hukum Adat dan Sanksi Pidana Kewajiban Adat

HUKUM ADAT

Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari peraturan daerah masing-masing tempat berlakunya hukum adat. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat. Keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam undang-undang ini.

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘berlaku dalam tempat hukum itu hidup’ adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh undang-undang ini,” urai Penjelasan RKUHP itu.

Mengapa Hukum Adat Perlu Diakui?

“Untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, di beberapa daerah di Tanah Air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana,” jelas RKUHP.

Dalam hal ini, hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

“Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam undang-undang ini,” urai RKUHP.

Kapan RKUHP Berlaku?

“Undang-undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 628. (dtc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *