FORUM MEDAN | Keberadaan Permen KP No.16 Tahun 2022 terakhir menyengsarakan nelayan kepiting Bakau. Aturan dianggap menghisap darah.
Diketahui terjadi penolakan aturan besar-besaran dari berbagai daerah di Sumut akibat Permen 16 tersebut dianggap menyengsarakan nelayan kepiting Bakau.
Sulais Taufik selaku Ketua Aliansi Kepiting Bakau Sumatera Utara menolak keras aturan Pemerintah yang dianggap tak membela kepentingan rakyat.
“Saya meminta KKP membebaskan nelayan untuk menangkap dan memperjualbelikan kepiting sehingga nelayan bisa dengan mudah membenahi ekonominya,” kata Sulais yang juga Ketua AMPD (Angkatan Muda Penggerak Demokrat) Kota Medan, Senin (26/9/2022).
Bahkan Sulais mengancam dan bakal turun ke jalan dan menurunkan ribuan nelayan kepiting Bakau untuk melakukan aksi demonstrasi.
“Persoalan ini menghidupi hajat hidup orang banyak sehingga perlu diperjuangkan. Tanggal 3 Oktober 2022 mendatang kami semua bakal turun ke jalan,” ucap Sulais.
Seperti diketahui Permen KP No.16 Tahun 2022 ini merupakan perubahan Permen KP No.17 Tahun 2021. Dimana di pasal 8 ayat 1b yang isinya ukuran lebar karapas diatas 12 cm per ekor yang boleh diekspor.
Sangat miris kini kepiting Bakau dicari para nelayan namun tak dapat lagi diperjualbelikan akibat aturan Pemerintah tak berfihak kepada nelayan.
Ukuran kepiting bakau di wilayah Sumatera Utara relatif kecil tidak sampai ukuran 12 centimeter. Sebenarnya dimasa kondisi saat ini pemerintah jangan menyusahkan rakyat,” jelas Fauzi salah seorang pengepul kepiting di Kota Medan.
Selama ini pencari kepiting Bakau, budidaya kepiting Bakau dan pengepul kepiting Bakau berupaya hidup layak meskipun pemerintah tidak pernah memberikan bantuan.
“Jika pemerintah tidak pernah membantu kami, pinomat tolong jangan disusahkan nelayan dengan aturan yang terakhir lebih berat lagi,” jelasnya.(man).
