Sesuai dengan berita acara, Tim KPK bertugas untuk berkoordinasi dan memonitor terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak untuk memastikan berhentinya pengambilan air bawah tanah secara tidak sah dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tim KPK tidak masuk dalam hal teknis pembangunan dan pengawasan atas proyek dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT KIM ataupun pihak-pihak yang terkait.
Diberitakan sebelumnya, pembangunan 12 sumur pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), Jaringan Distribusi dan Reservoir serta Water Threatmen Plant (WTP) tahap 2 guna memenuhi kebutuhan air di Kawasan Industri Medan (KIM) berbiaya Rp. 80 miliar. Pelaksanaan proyek ini dengan cara Penunjukan Langsung kepada PT Nindya Karya (NK) dan PT JTL.
PT Nindya Karya mengerjakan Jaringan Distribusi, Reservoir dan WTP tahap 2 berbiaya Rp. 60 Miliar dan proyek pembuatan 12 sumur ABT plus jaringan distribusi ke reservoir dikerjakan PT JPL senilai Rp. 20 Miliar.
Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan (KIM) Daly Mulyana pada wartawan, Rabu (7/6/2023) menjelaskan, Penunjukan Langsung pelaksana proyek pemanfaatan air bawah tanah, WTP dan Reservoir berdasarkan Pasal 13 ayat 2 huruf J Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Sembari menunjukkan aturan tersebut di layar slide, Daly menjelaskan rincian bunyi aturan itu adalah, J. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.
Dijelaskan pria pemilik total kekayaan tahun 2022 senilai 13,6 miliar itu, PT NK dan PT JTL adalah anak perusahaan BUMN. “PT Nindya Karya dan PT JTL ditunjuk melaksanakan pekerjaan secara Penunjukan Langsung karena anak perusahaan BUMN,” katanya.
Disinggung Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dihubungkan kompetitifnya keterbukaan dalam pemberian pekerjaan ke perusahaan lain, Daly Mulyana tak merinci jelas dan hanya menunjukkan di layar atas aturan KPPU RI atas tak terkait pengecualian perusahaan BUMN dalam aturan larangan monopoli.
Daly Mulyana dalam konfrensi pers tersebut, kembali mengulang mencatut nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam pelaksanaan proyek pemanfaatan Air Bawah Tanah yang direncanakan dan dibiayai serta dikerjakan PT KIM melalui 2 perusahaan pelaksana.
Padahal, KPK melalui Kasatgas Korsup KPK Marulitua Manurung, Sabtu (27/5/2023) membantah terlibat urusan tekhnis proyek berbiaya 80 miliar itu. Marulitua tegas mengatakan, Tim KPK tidak masuk dalam hal teknis pembangunan dan pengawasan atas proyek dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT KIM ataupun pihak-pihak yang terkait.
BELUM SELESAI
Daly Mulyana yang kala itu didampingi Manajer Perencanaan dan Tekhnik Eka Wahyudin Panjaitan dan Kepala Bagian Hukum Raymon menjelaskan, pekerjaan PT NK belum selesai dan sesuai adendum akan selesai dalam pertengahan Bulan Juni 2023.







