Dalam press realease disebutkan PT KIM merupakan anak perusahaan PT Danareksa Persero yang memegang saham 59 persen, Pemerintah RI pemegang 1 saham seri A (Dwiwarna), Pemprov Sumut memegang 30 persen saham dan Pemko Medan 10 persen saham.
BPK DIMINTA AUDIT PROYEK DI KIM
Proyek senilai 80 miliar di PT KIM itu diharapkan mendapat perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Lembaga pengawas penggunaan uang negara itu diminta melakukan audit perencanaan, proses kontrak dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan air untuk perusahaan di Kawasan Industri Medan itu.
“BPK RI kami harap melakukan audit investigasi atas perencanaan, proses kontrak dan pelaksanaan proyek pengadaan air untuk perusahaan yang ada di Kawasan Industri yang dikelola PT KIM tersebut,” tegas Pengurus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) R Gultom SH, Senin (29/5/2023) di Medan.
Alumni Fakultas Hukum UISU Medan ini, mensinyalir, ada yang tak beres mulai dari perencanaan, proses pemberian pekerjaan Jaringan Distribusi dan Reservoir senilai Rp. 60 Miliar dari PT KIM ke PT Nindya Karya yang infonya adalah berpola Penunjukan Langsung (PL) serta proses pekerjaan yang infonya akan selesai pada 31 Mei 2023 ini tapi fakta di lapangan tak ada plank proyek dan terindikasi tak akan selesai sesuai tenggat waktu.
Press Realease yang disampaikan Manager Sekretaris Perusahaan PT KIM Mini Herawaty yang akan mengoperasikan penyediaan air ke perusahaan di KIM pada April 2023 juga diduga tak terbukti karena hingga Akhir Mei ini juga pekerjaan itu belum tuntas.
“Statemen di press realease November 2022 akan beroperasi April 2023 tapi nyatanya mana? Hingga Akhir Mei ini belum ada faktanya. Jangan main main dengan janji. Harusnya yang menyampaikan statemen malu dan mengundurkan diri saja dari perusahaan milik pemerintah itu,” tegasnya.
R Gultom SH juga meminta KPK RI melakukan klarifikasi LHKPN Daly Mulyana periodik tahun 2022 serta bekerjasama dengan PPATK melacak transaksi perbankan pejabat pengambil kebijakan proyek di PT KIM guna mendeteksi dan mengatasi hal hal yang tak diinginkan berakibat kerugian keuangan perusahaan plat merah itu.
Disebutkannya, pelaporan LHKPN Daly Mulyana pada 21 Februari 2023 periodik 2022 yang masih menyebutkan menjabat Direktur Keuangan, SDM dan Umum dengan Unit Kerja Wakil Pimpinan PT KIM patut dipertanyakan tentang kapan jabatan Dirut PT KIM dipegang Daly Mulyana.
HARTA DALY MULYANA NAIK 1,7 MILIAR DI TAHUN 2022
Di penelusuran wartawan atas kekayaan Dirut PT KIM Daly Mulyana dalam elkhpn.kpk.go.id, terlihat total harta pejabat BUMN ini di LHKPN periodik 2022 naik Rp. 1.776.721.852 dibanding total hartanya di tahun 2021.
Di LHKPN Daly Mulyana yang disampaikan pada 21 Februari 2023, total hartanya Rp. 13.683.647.828,-, sedangkan dibanding total hartanya di tahun 2021 Rp. 11.906.925.976,- maka harta Dirut PT KIM yang dalam LHKPN nya masih tertulis jabatan Direktur Keuangan, SDM dan Umum dan Unit kerja Wakil Pimpinan PT KIM Medan itu hartanya naik 14,92 persen.
Dalam laporan di LHKPN periodik tahun 2022 itu Daly Mulyana menjabarkan hartanya terdiri dari Tanah dan Bangunan Rp. 9.400.000.000,- yang tersebar di 18 lokasi di Jakarta, Sumedang, Bandung dan Garut. Nilai Alat Transportasi dan Mesin Rp 1.358.000.000,-.
Selanjutnya, Daly Mulayana memiliki Harta Bergerak Lainnya senilai Rp 100.000.000,-, Kas dan Setara Kas senilai Rp 2.458.291.928,- ditambah Harta Lainnya senilai Rp 607.355.900. Dalam laporan kekayaannya itu total harta Daly Mulyana dipotong Hutang senilai Rp 240.000.000, Total Harta Kekayaan adalah Rp 13.683.647.828,-. (Rel)







