FORUM MEDAN | Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) melakukan unjukrasa di depan Markas Polisi Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu), Jumat 14 Juni 2024. Mereka mendesak Polda Sumut segera mengusut tuntas dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada penerimaan calon PPPK tahun 2023 di Kabupaten Labuhanbatu.
“Panggil dan periksa Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Labuhanbatu, disinyalir sebagai aktor pada kasus dugaan pungli calon PPPK di Labuhanbatu,” ujar ketua umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus mengawali orasinya.
Sukri menuturkan, dugaan konspirasi pada penerimaan PPPK di Kabupaten Labuhanbatu sudah menjadi rahasia umum. Karena itulah, Sukri meminta Polda Sumatera Utara untuk membentuk tim khusus. “Kita minta Polda Sumatera Utara untuk membentuk tim khusus, segera lakukan penelusuran yang mendalam atas kasus ini,” ujarnya.
Sukri Sitorus juga menyakini apa bila dilakukan pemeriksaan dan penelusuran yang mendalam, maka akan ditemukan pelanggaran hukum. “Polda Sumut harus jemput bola dalam kasus ini, jangan ada disparitas ataupun main mata, tegakkan hukum yang adil. Kami menyakini apa bila dilakukan pemeriksaan maka akan ditemukan pelanggaran hukum,” cetus aktivis anti korupsi ini.

Di kesempatan itu, koordinator lapangan Khoirum Siregar membacakan empat tuntutan:
1). Meminta dan mendesak Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi untuk membentuk tim khusus, segera lakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Asrol Aziz Lubsi, SE, MAP, diduga kuat sebagai actor intelektual atas dugaan pengutipan liar (Pungli) kepada penerimaan PPPK di Labuhanbatu tahun 2023.
2). Meminta dengan hormat kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk membongkar persekongkolan jahat yang terstruktur dan terencana di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, diduga kuat adanya suap menyuap dalam proses penerimaan PPPK dengan mengharuskan peserta yang lolos membayar dengan nominal tertentu, dan penempatan peserta PPPK juga diduga terindikasi adanya jual beli untuk bisa memilih penempatannya, disinyalir dikordinir oleh kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu.
3). Tangkap dan pejarakan para oknum yang telah bermain melakukan pengutipan liar pada pengangkatan guru honorer sebagai jabatan PPPK tahun 2023 sebanyak 405 orang.
4). Kami menyakini apa bila dilakukan pemeriksaan dan penelusuran yang mendalam, maka akan ditemukan pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang jabatan, diduga telah terjadi praktik KKN, disinyalir dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan Labuahanbatu dengan sistemik dan terencana demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.
Satu jam berorasi, kemudian aspirasi pengunjuk rasa ditanggapi oleh perwakilan Tipikor Polda Sumut, AKP Henrik yang menyarankan kepada pengunjuk rasa DPP GARANSI untuk membuat dumas dengan resmi. “Kalian buat dumasnya ya pengaduan. Kami belum tangani untuk Labuhanbatu,” ujarnya.

“Kami belum menerima laporan, yang sudah kami terima Langkat, Batubara, dan Madina. Labuhanbatu belum. Untuk Labuhanbatu kalian buat dumasnya ke Krimsus ya. Nanti setelah itu, kami akan melakukan penyelidikan, masukkan laporannya ya,” ujarnya lagi mengulang.
Mendengar itu, massa DPP GARANSI mengaskan dalam waktu dekat akan melaksanakan aksi unjuk rasa jilid II, sekaligus menyampaikan laporan dengan resmi ke Polda Sumut. “Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kami akan menyurati Polda Sumut dan melampirkan data data dan bukti yang kami miliki,” pungkas Sukri Sitorus sambil membubarkan diri dengan tertib. (zas)







