Dalam mekanisme PTSL, lanjut pejabat dikenal tegas ini, pelaksanaan nya dilakukan Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten dengan menggunakan sistem yang cepat dilengkapi berbagai fasilitas yang dimiliki Kementerian ATR BPN RI diantara peta satelit dan lainnya.
“Pelaksanaan program PTSL dilengkapi dengan sistem Pemetaan Satelit Kementerian ATR BPN RI, jadi dalam pengajuan bisa diteliti bidang tanah terlebih dahulu secara online, guna menghindari tumpang tindih nya bidang yang diajukan Sertifikat melalui PTSL,” ungkapnya.
Kepada masyarakat yang mengeluhkan dugaan di sertifikatkan nya tanah yang diakui milik mereka di Belawan Bahari, Askani SH MH menyarankan masyarakat segera melaporkan masalah itu ke Kantor Pertanahan Kota Medan. “Segera laporkan tertulis masalah itu ke Kantah Medan,” pungkasnya.
DUA BULAN HARTA KAKANTAH NAIK 106 JUTA
Dalam penelusuran wartawan, Jumat (6/9/2024) di e-Announcement laman elhkpn.kpk.go.id diketahui Reza Andrian Fachri memiliki 2 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Laporan pertama tertera NHK 917661 di tanggal lapor 1 November 2023 dengan jenis laporan Khusus Awal Menjabat dengan Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dengan nilai harta hanya Rp. 138.312.000,- rinciannya : Harta Bergerak Lainnya Rp 107.312.000 Dan . Kas dan Setara Kas Rp 31.000.000.
Dalam LHKPN 1 November 2023 itu, Reza Andrian Fachri tak memiliki tanah dan bangunan, tak ada juga hutang yang dimilikinya.
Namun dalam LHKPN tanggal lapor 31 Desember 2023, harta Reza Adrian Fachri naik signifikan hingga naik 77,21 Persen. Hanya dalam hitungan bulan, harta pejabat ini naik dari Rp. 138.312.000,- menjadi Rp. 245.107.000,- atau hartanya naik Rp. 106,7 juta.
Detail LHKPN ke 2 Reza Andrian Fachri ini tertera jabatannya Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai harta hanya Rp. 245.107.000,- rinciannya : Harta Bergerak Lainnya Rp. 245.107.000,- dan Kas/ Setara Kas Rp 85.000.000,-. Dalam LHKPN 31 Desember 2023 ini, Reza Andrian Fachri juga tak disebutkan tanah dan rumah serta tak ada juga hutang.
Di 2 LHKPN Reza Andrian Fachri tak tertera harta tanah dan rumah. Diduga janggal pejabat di Kementerian ATR BPN RI belum memiliki harta tersebut. Direktorat Verifikasi LHKPN KPK RI diharapkan meneliti laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini guna merealisasikan kepatuhan dalam aturan dan perundang-undangan.
Sebelumnya Askani SH MH meminta wartawan mengkonfirmasi detail keluhan masyarakat ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, namun hingga berita ini ditanyakan sang Kakantah Reza Andrian Fachri tak merespon konfirmasi wartawan. Pesan Whats App dilayangkan media ke Ponselnya, Kamis (5/9/2024 tak dibalas, Reza beberapa waktu lalu hanya meminta wartawan menghubungi Kepala Seksi I Kantah Medan Anzar Abidin Nadjpa.
