FORUM SERGAI | Dugaan korupsi pembangunan gedung Pasar Rakyat di Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, kembali mencuat. Pasar yang dibangun tahun 2017-2018 menggunakan dana APBN sebesar Rp 5,6 miliar itu, banyak kosong dan terbengkalai. Aparat penegak hukum (APH) pun diminta mengusut dan menyidik proyek yang sarat rasuah hingga merugikan keuangan negara tersebut.
Informasi diperoleh, gedung Pasar Rakyat Sei Rampah dibangun dua tahap. Tahun 2017 dibangun gedung Blok A dan 2018 gedung Blok B dengan daya tampung untuk 320 gerai pedagang. Pembangunan gedung itu sejatinya diperuntukkan untuk para pedagang yang direlokasi dari Kota Sei Rampah. Namun, para pedagang enggan menempatinya karena sangat beresiko terhadap penurunan daya beli dari masyarakat.
Kini kondisi gedung itu sungguh miris. Selain terbengkalai, lantainya juga sudah mulai retak retak. Bahkan, sebahagian atapnya terlihat rusak. Fakta ini membuktikan bahwa pembangunan tidak disertai dengan perencanaan dan perhitungan yang matang. Kuat dugaan pembangunannya tidak sesuai bestek dan sarat dengan indikasi korupsi.
Terbengkalainya gedung itu dibenarkan Sekretaris Himpunan Pedagang Sei Rampah (HIMPPERA), Dian Surya Lesmana. Menurutnya, gedung Blok B sudah lama mengalami kekosongan dan baru sekitar tujuh bulan yang lalu ditempati 10 pedagang, selebihnya masih dalam kondisi kosong. “Masalahnya, selain kondisi gedung itu sendiri yang sudah memprihatinkan, juga penurunan daya beli dari masyarakat,” katanya baru-baru ini.
Sebelumnya, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan yang melakukan monitoring hasil pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Sei Rampah pada 11 Desember 2018 silam, sempat mengingatkan Pemkab Serdang Bedagai agar memanfaatkan gedung tersebut. “Pemkab Sergai segera manfaatkan dan gunakan gedung Pasar Rakyat Sei Rampah yang sudah dibangun. Jangan nanti gedung ini selesai dikerjakan sampai rusak,namun belum juga dipakai oleh para pedagang,” tegasnya.
Pernyataan Sihard Hadjopan Pohan itu menjadi kenyataan. Gedung Pasar Rakyat Sei Rampah itu terbengkalai dan mulai rusak sebelum digunakan.
Pembangunan gedung Pasar Rakyat yang terbengkalai merugikan keuangan negara itu, mendapat tanggapan serius dari mantan anggota DPRD Sergai periode 2009-2014, M Idris. Sekretaris Partai Hanura Sergai ini pun meminta aparat hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk mengusut dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan pasar tersebut.
“Jangan menjadi sia-sia uang negara yang telah dihabiskan hingga mencapai Rp 5 miliar lebih. Ini uang yang cukup besar, dan apabila dipergunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sarana TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah yang berskala tingkat nasional, mungkin hanya menambah sedikit saja lagi,” kata Idris yang ditemui di Simpang Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai, Selasa (8/4/2025).
Idris mengaku sangat menyesalkannya. Menurutnya, uang sebanyak itu yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk melakukan penataan para pedagang dan meningkatkan pendapatan pedagang, tapi kenyataannya masih banyak los dan kios yang kosong ditambah banyak pedagang yang menjerit.
Untuk itu, sebut Idris, bangunan yang bisa dibilahg mubazir dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat daerah ini secara keseluruhannya, terutama para pedagang di Desa Sei Rampah yang telah direlokasi, maka ia meminta pihak Kejatisu turun tangan untuk menyelamatkan keuangan negara. “Jika dalam pemeriksaan nanti ditemukan kejanggalan dan kerugian dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Sei Rampah, diproses sesuai hukum,” ujarnya. (re)
