FORUM MEDAN | Suasana hangat penuh antusiasme mewarnai kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun 2024–2025 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Drs. Godfried Effendi Lubis, MM, di Jalan Jaya, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Sabtu siang (26/7/2025). Sekitar seribuan warga hadir dalam kegiatan ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi langsung kepada wakil rakyat mereka.
Didampingi lurah, kepala lingkungan, serta perwakilan dari sejumlah dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan, Godfried membuka kegiatan dengan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan masyarakat yang telah mendukungnya hingga terpilih sebagai anggota DPRD Medan selama tiga periode.
“Ini adalah mukjizat. Saya tidak pernah bermimpi menjadi anggota DPRD. Tapi saya percaya, dukungan masyarakat dan anugerah Tuhanlah yang membawa saya sampai ke titik ini,” ujar Godfried dalam sambutannya.
Dalam reses tersebut, anggota Komisi III DPRD Medan ini menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan sektor-sektor krusial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, khususnya yang menjadi fokus Dinas Sosial Kota Medan, yakni ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Godfried menyampaikan bahwa program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta program Universal Health Coverage (UHC) masih dapat diakses oleh warga Medan yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) Kota Medan.
“Tidak ada alasan anak-anak Medan tidak sekolah. Semua bantuan pendidikan tersedia, asalkan mereka terdaftar sejak sekolah dasar,” tegasnya.
Terkait akses pendidikan, Godfried juga menyoroti ketimpangan distribusi sekolah negeri di Kota Medan. Ia menilai perlu ada penataan ulang agar sekolah negeri tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja, sementara wilayah lain tidak memiliki fasilitas pendidikan setara.
Sementara itu, dalam sektor kesehatan, Godfried kembali menegaskan hak warga Medan untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, bahkan jika tidak memiliki BPJS atau menunggak iurannya.
“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang memiliki KTP dan KK Medan. Bahkan jika sedang berada di luar kota, seperti Jakarta atau Pekanbaru, cukup tunjukkan KTP dan KK, layanan tetap berlaku,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah persoalan konkret disampaikan warga. Renata Pasaribu, salah satu warga, mengeluhkan proses aktivasi Universal Health Coverage (UHC) di puskesmas yang ditolak karena belum dalam kondisi sakit. Menanggapi hal itu, Godfried menjelaskan bahwa pendaftaran UHC sebaiknya dilakukan lebih awal, sebelum jatuh sakit.
“UHC adalah program senilai Rp325 miliar dari Pemko Medan. Jika rumah sakit menolak, hubungi saya langsung. Tapi, untuk UHC memang harus aktif sejak dini,” tegasnya.
Persoalan lain disampaikan Johanna Gultom, yang meminta perbaikan drainase dan penambahan lampu jalan di wilayahnya yang kerap dilanda banjir dan rawan kriminalitas. Godfried menanggapi akan menginstruksikan timnya untuk turun langsung bersama OPD terkait guna mengecek kondisi lapangan.
Warga juga menyoroti pungutan liar (pungli) di area pemakaman, terutama praktik penyemenan kuburan yang mencapai Rp20 juta. Godfried menegaskan bahwa sesuai Peraturan Daerah (Perda), lahan pemakaman adalah gratis. Namun, ia mengakui bahwa biaya jasa gali dan tutup tetap ada, dan mengecam praktik mafia pemakaman.
Sorotan lain datang dari dunia pendidikan. Warga menyampaikan keluhan tentang wisuda dan kegiatan karya wisata yang membebani orang tua. Godfried merespons tegas, menyatakan bahwa kegiatan wisuda di jenjang SD dan SMP tidak wajib, bahkan telah dilarang melalui surat edaran Wali Kota.
“Tidak ada kewajiban wisuda, apalagi sampai harus menyewa hotel. Ini tidak boleh dibebankan ke siswa,” ujarnya.
Perwakilan OPD pun memberikan tanggapan. Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa layanan puskesmas dimulai pukul 08.00 karena sistem P-Care BPJS baru aktif pada jam tersebut, sementara Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap buka 24 jam. Mereka juga menjelaskan bahwa obat Program Rujuk Balik (PRB) tidak tersedia langsung di puskesmas, melainkan harus diambil di apotek mitra BPJS, seperti Apotek Citra.
Dinas Pendidikan menanggapi bahwa pengadaan buku dilakukan secara bertahap mengikuti petunjuk teknis dan ketersediaan dana BOS. Terkait kerusakan fasilitas sekolah, mereka menyebut hal itu sebagian besar akibat perilaku siswa, dan perbaikannya tidak dibebankan kepada siswa.
Dinas BMBK mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 13.000 ruas jalan di Kota Medan yang harus dirawat. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Dinas Sosial menyampaikan bahwa mereka hanya melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan pangan, sementara distribusi dilakukan oleh Bulog. Untuk pengajuan bantuan sosial, warga diimbau mengikuti prosedur melalui musyawarah kelurahan untuk masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, Dinsos juga memperkenalkan program Sekolah Rakyat—sebuah inisiatif pendidikan gratis dari pemerintah pusat bagi anak-anak putus sekolah.
Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat, panitia membagikan souvenir kepada warga yang hadir. Godfried menutup kegiatan dengan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menindaklanjuti seluruh aspirasi warga yang telah disampaikan.
“Masukan dari masyarakat akan kami kawal. Ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi warga, panitia pelaksana membagikan souvenir kepada seluruh peserta yang hadir. Kegiatan reses ini pun menjadi bukti keterlibatan langsung legislatif dalam menyerap dan merespons aspirasi masyarakat secara terbuka dan transparan. (sazali)
