FORUM MEDAN| Aksi demonstrasi yang digelar Kesatuan Mahasiswa Pergerakan Sumatra Utara (KMP-SU) pada Kamis (4/9/2025) membuka tabir dugaan penyimpangan dalam proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Kecil di Sungai Ular, Desa Sumberejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.
Mahasiswa menuding proyek yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut II Medan itu sarat dengan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menurut mereka, indikasi penyimpangan terlihat dari mutu pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan, sehingga berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.
“Kami menduga proyek ini hanya menjadi ajang bancakan anggaran. Kapolda Sumatera Utara harus segera memanggil dan memeriksa Kepala Balai Wilayah Sungai Sumut II,” tegas Arfan Ramli, koordinator aksi.
Selain menuntut keterlibatan aparat kejaksaan dan kepolisian, massa aksi juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh. Audit itu dinilai penting demi mengungkap apakah benar terdapat praktik penyalahgunaan keuangan negara dalam proyek yang semestinya menjadi penopang kebutuhan irigasi warga.
KMP-SU juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut melakukan evaluasi mendalam. Menurut Arfan, kementerian tidak boleh menutup mata atas dugaan penyimpangan yang dilakukan bawahannya di daerah.
“Jika tidak ada pengawasan serius, proyek seperti ini hanya akan menjadi ladang korupsi yang merugikan rakyat,” pungkasnya.
Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumut II belum memberikan klarifikasi atas tudingan mahasiswa. Publik pun menanti sikap tegas aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar dugaan korupsi ini tidak kembali tenggelam di balik meja birokrasi. (fa)
