FORUM JAKARTA | Polemik judi online (judol) di Indonesia seolah tenggelam ditelan waktu. Padahal, dalam salah satu persidangan kasus tersebut, nama Budi Arie—mantan Menteri Koperasi dan UKM—sempat disebut ikut menikmati aliran dana dari praktik pengamanan situs terlarang itu. Namun hingga kini, publik tak kunjung melihat kejelasan proses hukum atas dugaan keterlibatan tokoh tersebut.
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (GP Al Washliyah) melalui Ketua Umumnya, Aminullah Siagian, kembali menggugah isu ini. Ia mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti temuan yang telah muncul di persidangan.
“Kejagung jangan diam, segera tindak lanjuti keterlibatan Budi Arie pada kasus judol,” tegas Aminullah dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Dalam dokumen persidangan kasus judi online yang sempat menghebohkan publik, sejumlah saksi menyebutkan adanya aliran dana “pengamanan” kepada sejumlah pihak. Nama Budi Arie ikut disebut. Namun, keterangan itu seperti hilang begitu saja tanpa tindak lanjut penyidikan yang transparan.
Aminullah menilai situasi ini tidak sekadar kelemahan aparat penegak hukum, melainkan mengarah pada upaya pembungkaman. “Kan sudah jelas dalam putusan pengadilan bahwa Budi Arie ikut menikmati uang pengamanan website judol,” ujarnya.
Isyarat lain yang dianggap mencurigakan adalah keputusan Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet yang mencopot Budi Arie dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Bagi Aminullah, langkah itu menunjukkan adanya persoalan serius.
“Langkah Bapak Presiden memecat Budi Arie sudah tepat. Kini saatnya Kejagung mengusut kembali kasus judol yang pernah melibatkan Budi Arie,” katanya.
Bukan hanya menyoroti lambannya penanganan, Aminullah juga menuding Kejagung mempermainkan kasus ini. Menurutnya, ada kesan disparitas dalam penegakan hukum—tajam ke bawah, tumpul ke atas.
“Kejagung harus tegak lurus, jangan ada disparitas dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” pungkasnya.
Selain itu, Aminullah juga meminta Kejagung RI bekerjasama dengan Polri dan Interpol untuk memburu aktor intelektual judi online termasuk yang berada di luar negeri, seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Hal ini penting untuk mengungkap dana judol yang disebut sebut banyak mengalir ke oknum anggota DPR RI.
Ia menagih komitmen Kejagung untuk menjalankan janji Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya di bidang hukum. “Harus tetap istiqomah, jangan ada main mata,” tambahnya.
Misteri Belum Terjawab
Kasus judi online sendiri telah menyeret banyak nama dan jaringan, mulai dari bandar internasional hingga aktor-aktor lokal. Namun, dugaan keterlibatan figur politik kelas atas masih menjadi area abu-abu. Tanpa kejelasan penyelidikan, publik akan terus bertanya: apakah hukum benar-benar bekerja sama rata, ataukah masih tunduk pada kepentingan kekuasaan? (sukri)
