FORUM JAKARTA | Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) akan menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Aksi ini meminta Kejagung RI membongkar skandal proyek Peningkatan Jembatan KA BH 343 Segmen Kisaran-Tanjungbalai bernilai Rp 39,15 miliar.
“Kita sudah koordinasikan dengan pihak kepolisian Polda Metro Jaya tentang izin aksi unjuk rasa yang akan kita gelar Senin 6 Oktober mendatang,” terang Ketua Umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus ke awak media di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Sukri juga mengakui, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan bukti temuan di lapangan dan juga bukti dokumen yang akan diserahkan ke Kejagung RI.
“Tidak ada yang kebal hukum. Temun ini akan kami serahkan ke Jaksaan Agung, atas dugaan korupsi pembangunan Jembatan Kreta Api yang mengahabiskan uang negara 39 miliar lebih,” tuturnya.
Selain itu, Sukri juga membeberkan kekecewaanya terhadap pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), karena tidak profesional dalam penanganan kasus korupsi. “Kita kecewa dengan pihak Kejatisu yang diduga adanya upaya menghilangkan laporan DPP GARANSI pada tanggal 19 september yang lalu,” sebutnya.
Sebelumnya, kasus ini sudah dilaporkan oleh DPP GARANSI ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor: 201/DPP-GARANSI/PAUR/IX/2025 tanggal 19 September 2025.
Namun, dalam keterangan pihak Kajatisu melalui Friska menuturkan bahwa laporan dugaan korupsi yang disampaikan DPP GARANSI tidak ditemukan di sistem.
“Tadi kami kroscek surat dari teman teman terkait dengan nomor surat yang teman teman sampaikan disini, tadi kami kroscek itu tidak ada di PTSP, terus kami kroscek lagi di sekretariat juga tidak ada,” ucap Friska kepada masa DPP GARANSI yang saat itu menggelar unjuk rasa di Kantor Kejatisu,(25/9/2025).
Atas peristiwa tersebut, Sukri menduga ada oknum Kejaksaan yang bermain berupaya melindungi para koruptor. “Kejatisu jangan main main. Laporan kami kok bisa hilang…!! Ada apa di tubuh Kejatisu? Jangan jangan ada permainan untuk melindungi para koruptor ya…!!” ucap Sukri dengan kecewa.
Disisi lain, Ketua AMPPUH Novrizal Taufan Nur menuturkan, akan terus bersama GARANSI mengusut kasus besar ini. “Kami bersama DPP GARANSI sepakat mengusut dugaan korupsi di lingkungan Balai Perkeretaapian Kelas I Medan, yaitu dalam hal proyek Jembatan Kreta Api,” sebut Novrizal.
Novrizal meyakini, Kejagung pasti akan gerak cepat terkait persoalan ini. “Kami percaya dengan Kejagung RI, sejatinya Bapak Burhanuddin berkomitmen untuk memberantas segala bentuk korupsi di NKRI ini,” beber aktivis nasional ini.
Di akhir keterangannya, Novrizal menegaskan, DPP GARANSI dan AMPPUH akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas dengan mendesak Kejagung RI agar membongkar skandal proyek Jembatan Kereta Api Kisaran-Tanjungbalai. “Kita gas full bang. Tunggu aja nanti tanggal mainnya,” tegas Novrizal mengakhiri. (soeqri)
