FORUM JAKARTA | Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan provinsi dan jalan nasional di Sumatera Utara kembali mencuat. Aliansi Mahasiswa Pemuda Tabagsel Jakarta (ALMAPTA-Jakarta) menyoroti keras munculnya nama AKBP Yasir Ahmadi, mantan Kapolres Tapanuli Selatan, yang disebut dalam persidangan terkait proyek jalan bernilai miliaran rupiah itu.
Nama Yasir Ahmadi disebut pernah melakukan komunikasi dengan sejumlah kontraktor serta mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Fakta ini menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan lebih luas di balik skandal korupsi jalan tersebut.
Ketua Umum ALMAPTA Jakarta, Azmi P. Hasibuan, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk disparitas hukum. Menurutnya, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
“Kalau KPK benar-benar serius memberantas korupsi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nama Yasir Ahmadi sudah disebut, maka wajib diusut hingga tuntas. Kami ingin melihat KPK berani, bukan tebang pilih,” tegas Azmi di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Azmi juga menambahkan, publik berhak tahu mengapa seorang aparat kepolisian bisa berhubungan dengan kontraktor proyek jalan.
“Yasir Ahmadi itu seorang Kapolres. Ada apa, kok bisa jumpa-jumpa dengan kontraktor? Apa urusannya seorang penegak hukum ikut cawe-cawe dalam proyek pembangunan jalan? Pertanyaan ini harus dijawab secara terang-benderang oleh KPK,” ujarnya.
Sebagai bentuk sikap Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Tabagsel (ALMAPTA-JAKARTA) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK pada Selasa, 7 Oktober 2025 . Aksi ini akan diikuti ratusan mahasiswa Pemuda Tabagsel yang datang membawa berbagai atribut protes sebagai simbol perlawanan terhadap praktik korupsi.
Azmi juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal menegaskan perang melawan korupsi harus menjadi agenda utama pemerintahan. Karena itu, Mahasiswa dan Pemuda yang berdomisili di Jakarta menilai kasus jalan di Sumut adalah ujian besar bagi komitmen pemerintah dan KPK dalam menjaga integritas hukum di Indonesia.
“Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke Yasir Ahmadi. Jika Yasir Ahmadi memang terlibat, KPK harus berani menyeretnya ke meja hijau,” tutupnya. (qori/soeqri)
