FORUM Tebing Tinggi | Krisis obat-obatan dasar di Kota Tebing Tinggi kini memasuki fase genting dan kritis. Lima Puskesmas akhirnya angkat bicara setelah pasokan obat dari UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Dinas Kesehatan tak kunjung disalurkan hingga awal November 2025 ini.
Dari sembilan Puskesmas di seluruh kota Tebing Tinggi, sebagian besar telah kehabisan obat esensial seperti parasetamol, amoxicillin, dan obat dasar lainnya. Bahkan, beberapa kepala puskesmas terpaksa mengambil langkah darurat dengan membeli obat dari apotek setempat demi menjaga pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Ini bukan soal administrasi, ini soal kebutuhan pasien,” ujar salah satu kepala Puskesmas yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Nara sumber menambahkan, keterlambatan distribusi obat telah berlangsung berbulan – bulan tanpa kepastian jadwal penyaluran. Bahkan sudah berulang kali dilaporkan kepada Plt Kadis Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
Mengutip sumber terpercaya di dinas terkait menunjukkan, stok obat sebenarnya sudah tersedia di gudang IFK. Namun diduga kuat proses serah terima barang dan berita acara pembayaran tak kunjung dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat obat tertahan tanpa dasar yang jelas.
Kondisi ini bukan hanya mengganggu layanan kesehatan dasar, tetapi juga melanggar prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin ketersediaan dan kontinuitas pelayanan bagi masyarakat.
Sementara itu, Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menegaskan bahwa ketersediaan obat esensial merupakan bagian dari standar minimal pelayanan kesehatan. Ketika obat dasar tidak tersedia, maka pemerintah daerah telah gagal memenuhi salah satu indikator utama pelayanan kesehatan dasar.
Hingga berita ini di kirim ke meja redaksi FORUM, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi mengenai alasan kenapa tertahannya obat di gudang IFK.
Masyarakat pun berharap agar masalah ini segera diselesaikan secara transparan, sebelum kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di Tebing Tinggi semakin merosot.
Krisis obat ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Di tengah gencarnya proyek fisik dan slogan reformasi birokrasi, rakyat justru kesulitan mendapatkan obat dasar di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Ketika meja administrasi lebih berkuasa dari kebutuhan pasien, maka sesungguhnya Pemko sedang kehilangan arah dalam menjalankan fungsi paling mendasar: melayani warganya. ( Met )
