FORUM JAKARTA | Kritik keras terhadap Kementerian Perhubungan kembali mengemuka. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Ia juga meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri memeriksa Menhub Dudy Purwagandhi dan mantan Menhub Budi Karya Sumadi atas dugaan keterlibatan dalam operasional tiga bandara yang disebut sebagai “bandara siluman”.
Menurut Razak, tiga bandara khusus yakni Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali (Sulawesi Tengah), Sultan Syarief Haroen Setia Negara (SSHSN) di Pelalawan (Riau), dan Weda Bay di Halmahera Tengah (Maluku Utara) diduga beroperasi tanpa pengawasan negara dan membuka celah bagi penyelundupan manusia serta lalu lintas barang tanpa proses bea cukai. Ia menilai situasi tersebut telah berlangsung sejak era Budi Karya dan justru dilegalkan oleh Menhub Dudy Purwagandhi melalui regulasi terbaru.
“Ini bukan isu kecil. Dugaan penyelundupan manusia, barang, hingga potensi ancaman keamanan nasional tidak boleh dibiarkan. Budi Karya dan Dudy wajib dimintai pertanggungjawaban,” tegas Razak, Kamis (11/12/2025).
Ia menyebut ketiga fasilitas udara itu dikendalikan korporasi besar tanpa keterlibatan penuh otoritas negara. Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, yang mengamanatkan seluruh bandar udara—termasuk milik swasta—harus berada di bawah kontrol negara karena merupakan objek vital strategis.
“Bandara tanpa Bea Cukai, tanpa Imigrasi, tanpa otoritas penerbangan adalah anomali. Itu membuka ruang bagi black market, pergerakan orang tanpa kontrol, bahkan kegiatan ekonomi bawah tanah. Ini bukti buruknya tata kelola di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Razak menyebut Bandara IMIP Morowali dan Sultan Syarief Haroen Setia Negara (Riau) sebagai kasus paling serius. Razak menduga banyak tenaga kerja asing yang masuk ke kawasan tersebut tanpa dokumen memadai. “Ini sangat fatal. Negara harus tegas, bukan kalah oleh oligarki,” katanya.
Ia menilai kebijakan Menhub Dudy Purwagandhi yang menerbitkan Kepmenhub No. KM 38/2025, yang mengizinkan tiga bandara melayani penerbangan internasional, sebagai langkah yang mengabaikan aspek keamanan negara. “Meski pemerintah kemudian memperbaruinya melalui KM 55/2025, yang hanya mempertahankan Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara sebagai bandara internasional dalam kondisi tertentu. Namun KM 38/ 2025 (8 Agustus 2025 s/d 13 Oktober 2025) telah merusak kedaulatan bangsa,” ungkap Razak.
“Pemerintah justru memberi legitimasi kepada bandara korporasi yang sebelumnya diduga tidak terawasi. Di mana posisi Negara di situ? Mengapa tebang pilih? Menhub sejatinya juga memberlakukan regulasi yang sama terhadap Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara, tidak menjadikannya bandara internasional demi kepentingan negara yang lebih luas,” tegasnya.
Kebijakan Menhub Dudy Purwagandhi menerbitkan Kepmenhub No. KM 38/2025 lalu memperbaharuinya melalui KM 55/2025, dalam pandangan Razak masalahnya sudah terlanjur mengakar.
Menurut Razak, KM 55/2025 itu adalah pemberian karpet merah dari pemerintah untuk taipan Sukanto Tanoto. Sebab, Bandara SSHSN itu merupakan fasilitas udara yang dibangun untuk melayani kelompok korporasi Royal Golden Eagle (RGE) atau dikenal dengan Raja Garuda Mas milik Sukanto Tanoto. Letaknya dekat dengan berbagai fasilitas industri kehutanan dan perkebunan, antara lain PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Asian Agri yang berada di bawah kendali grup Sukanto Tanoto.
“Pemerintah justru memberi legitimasi kepada bandara korporasi yang sebelumnya diduga tidak terawasi. Di mana posisi negara di situ? Mengapa tebang pilih? Menhub sejatinya juga memberlakukan regulasi yang sama terhadap Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara, tidak menjadikannya bandara internasional, demi kepentingan negara yang lebih luas,” katanya.
Ia menilai Menhub Dudy lebih berpihak pada kepentingan pebisnis besar dan oligarki daripada kepentingan strategis negara. “Dudy tidak layak jadi menteri. Presiden harus mencopotnya. Tidak ada alasan untuk mempertahankan Menhub yang mengabaikan kedaulatan negara,” tegasnya.
PP HIMMAH juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh bandara khusus, terutama yang berada di kawasan industri besar seperti IMIP, Weda Bay, dan Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Pelalawan Riau. Razak menilai koordinasi Kementerian Perhubungan dengan sektor pertahanan dan keamanan negara harus diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan pengawasan seperti yang ia duga berlangsung selama enam tahun terakhir.
“Semua pejabat yang membiarkan bandara ‘siluman’ beroperasi tanpa kontrol negara harus diselidiki dan ditindak,” tegasnya. (red)
