FORUM TAPTENG | Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh mulai merembet ke sektor ketenagakerjaan. Sejumlah perusahaan, khususnya industri pengolahan kayu, terpaksa menghentikan operasional akibat terputusnya rantai pasok bahan baku dan akses logistik yang belum pulih.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, satu perusahaan pengolahan kayu dilaporkan telah merumahkan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.000 karyawan. Kebijakan tersebut diambil karena perusahaan tidak lagi menerima pasokan bahan baku kayu akibat terganggunya transportasi serta penghentian sementara akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).
Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan jalan dan jembatan pascabencana belum sepenuhnya diperbaiki. Kondisi ini menyebabkan truk pengangkut bahan baku dan hasil produksi tidak dapat beroperasi. Akibatnya, sejumlah perusahaan di Tapanuli Tengah dan daerah sekitarnya memilih menghentikan aktivitas produksi.
Dampak bencana tidak hanya dirasakan di Tapanuli Tengah, tetapi juga di Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Aceh, dan Nias. Warga yang selama ini menggantungkan hidup sebagai pekerja pabrik pengolahan kayu kini menghadapi ancaman pengangguran massal.
“Kami minta pemerintah tetap fokus pada kemanusiaan. Kami hanya ingin bekerja dan bisa makan,” ujar salah seorang warga Tapanuli Tengah, Rabu (31/12/2025).
Warga menilai, penghentian akses SIPUHH di tengah kondisi pascabencana berpotensi memperparah keadaan. Menurut mereka, tanpa pasokan kayu, perusahaan tidak dapat beroperasi dan PHK tidak terhindarkan.
“Kalau kayu tidak bisa dikirim karena SIPUHH ditutup, perusahaan pasti tutup. Kami yang jadi korban. Sudah bertahun-tahun kami bekerja di perusahaan kayu di Aceh dan Sumatera Utara,” ungkap warga lainnya dengan nada sedih.
Mereka juga mengingatkan, meningkatnya pengangguran berpotensi memicu keresahan sosial jika tidak segera ditangani. Warga berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, dapat mengambil langkah solutif agar pemulihan pascabencana tidak menimbulkan “bencana baru” berupa PHK massal.
“Kami tidak menolak pembenahan hutan. Tapi jangan sampai operasional pabrik berhenti total. Kami butuh makan, kami harus bekerja,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Kehutanan terkait rencana pembukaan kembali akses SIPUHH bagi perusahaan pengolahan kayu di wilayah terdampak bencana. (Re)
