FORUM TEBING TINGGI | Puluhan massa yang tergabung dalam Tebing Tinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Tebingtinggi, Kamis (9/4/2026), mendesak aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2024.
Aksi tersebut tidak sekadar seremonial. Massa secara terbuka mengangkat nama pejabat yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda dan kini menjabat Sekretaris Daerah, Erwin Suheri Damanik, untuk dimintai klarifikasi dalam proses penyelidikan.
Desakan ini mencuat di tengah belum terlihatnya progres signifikan atas laporan pengaduan masyarakat (dumas) yang sebelumnya telah disampaikan ke Polres Tebingtinggi.
Koordinator aksi, Aswadi Simatupang, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan resmi yang telah dilengkapi data awal. Aswadi Simatupang meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada tahapan administratif, tetapi masuk pada penelusuran substansi penggunaan anggaran.
“Kami mendorong agar penanganan laporan ini dilakukan secara profesional, terbuka, dan tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda,” ujar Aswadi Simatupang.
Dalam tuntutannya, TTB meminta aparat menelusuri sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal, mulai dari belanja perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, hingga proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pekerjaan rehabilitasi gedung kantor.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan pola pengondisian dalam penentuan penyedia, kejanggalan pada pengadaan kendaraan dinas tahun 2021, serta indikasi ketidakwajaran harga dalam pengadaan meubelair. Seluruh poin tersebut dinilai perlu diuji melalui audit dan penyelidikan yang komprehensif.
Aswadi Simatupang menyebut, berbagai dugaan tersebut tidak muncul tanpa dasar. Aswadi Simatupang mengklaim terdapat data dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat yang mengindikasikan tingginya belanja pada pos-pos tertentu yang patut dipertanyakan akuntabilitasnya.
“Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada indikasi yang tidak selaras, maka perlu ada penjelasan yang terang,” kata Aswadi Simatupang.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tebingtinggi, AKP Budi Sihombing, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan dimaksud dan saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan.
“Laporan sudah kami terima dan sedang kami dalami. Saat ini masih proses pengumpulan data dan keterangan,” ujar AKP Budi Sihombing.
AKP Budi Sihombing juga menyatakan pihaknya membuka ruang bagi pelapor untuk melengkapi dokumen pendukung guna memperkuat proses klarifikasi dan pendalaman yang sedang berjalan.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan laporan tersebut sebagai bagian dari kontrol publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, langkah Polres Tebingtinggi dalam menindaklanjuti laporan ini akan menjadi barometer kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah. Aksi yang digelar TTB menjadi sinyal bahwa publik tidak lagi pasif terhadap dugaan penyimpangan anggaran, melainkan turut mengambil peran sebagai pengawas.
Situasi ini sekaligus mencerminkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, yang diharapkan dapat dijalankan secara konsisten, transparan, dan tanpa pengecualian di Kota Tebingtinggi. ( MET ).
